Dugaan Kebocoran Data Warga Bandung, Disdukcapil Siapkan Klarifikasi Resmi

Dugaan Kebocoran Data Warga Bandung, Disdukcapil Siapkan Klarifikasi Resmi

Bandung |mata30news.com– Kabar kurang mengenakkan datang dari Kota Bandung. Jutaan data kependudukan warga diduga mengalami kebocoran dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Informasi ini mencuat setelah sebuah akun di platform X (Twitter), VECERT Analyzer, mengunggah peringatan terkait dugaan pembobolan database penduduk Bandung pada 29 Maret 2026.

Peringatan Viral di Media Sosial

Dalam unggahannya, VECERT Analyzer menyebut telah terjadi kebocoran data besar yang berkaitan dengan dokumen kependudukan warga.

“PERINGATAN: Kebocoran Database Penduduk Bandung,” tulis akun tersebut.

Peringatan ini langsung menjadi perhatian karena menyangkut data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan identitas pribadi warga.

Diduga Libatkan Kelompok Hacker

VECERT Analyzer menuding kelompok peretas bernama “Petrusnism” sebagai pihak yang berada di balik insiden tersebut.

Mereka mengklaim, lebih dari 1 juta data individu warga Bandung telah bocor dan beredar.

“Pelaku ancaman dengan nama petrusnism telah merilis database berisi informasi pribadi rinci dari lebih dari satu juta warga,” tulisnya.

Menanggapi kabar tersebut, Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar, mengaku pihaknya masih melakukan penelusuran awal.

“Mangga ditelusuri dulu, nuhun infonya,” ujarnya singkat.

Disebut Senada dengan Peringatan BSSN

Sementara itu, Ketua Tim Pengolahan dan Penyajian Data Disdukcapil Kota Bandung, Yuanda Gustazi, mengungkapkan bahwa informasi yang beredar memiliki kemiripan dengan surat dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Surat tersebut sebelumnya telah dikirim kepada tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang berada di bawah Diskominfo.

“Kalau yang di X itu senada dengan surat dari BSSN ke CSIRT,” jelas Yuanda.

Disdukcapil Siapkan Pernyataan Resmi

Meski demikian, pihak Disdukcapil belum memberikan penjelasan rinci terkait dugaan kebocoran tersebut.

Mereka memastikan akan segera mengeluarkan press release resmi setelah proses koordinasi internal selesai.

“Kami akan siapkan keterangan resmi sesuai arahan pimpinan,” tambahnya.

Yuanda juga menegaskan bahwa dugaan kebocoran belum tentu berasal dari sistem Disdukcapil. Pasalnya, saat ini data kependudukan seperti NIK telah digunakan di berbagai layanan publik.

Mulai dari perbankan, kepolisian, hingga layanan administrasi lainnya, seluruhnya menggunakan NIK sebagai identitas utama.

“Yang menggunakan NIK itu tidak hanya Disdukcapil, hampir semua layanan,” jelasnya.

Kasus dugaan kebocoran data ini masih dalam tahap penelusuran. Pemerintah Kota Bandung melalui Disdukcapil meminta masyarakat untuk tetap tenang sambil menunggu klarifikasi resmi.

Namun demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi, terutama yang berkaitan dengan identitas kependudukan.