Partisipasi Publik Dipertanyakan, Kinerja Pemkot Bandung Disorot Tajam

(Opini oleh R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H., Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)

BANDUNG, 8 April 2026 – Satu tahun lebih masa kepemimpinan Wali Kota di Kota kini tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menunjukkan kemajuan signifikan, bahkan cenderung stagnan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas kepemimpinan serta realisasi janji politik yang disampaikan saat kampanye.

Janji Kampanye vs Realitas

Berdasarkan analisis yang berkembang, terdapat kesenjangan antara visi-misi yang dijanjikan dengan implementasi di lapangan. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain laporan kinerja yang dinilai tidak sinkron, kualitas hidup masyarakat yang belum menunjukkan peningkatan berarti, serta partisipasi publik yang dianggap masih bersifat seremonial.

Selain itu, transparansi pengelolaan anggaran juga menjadi sorotan. Akses terhadap dokumen publik dinilai masih terbatas, sehingga memicu keraguan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Peran Sekda Disorot

Dalam struktur birokrasi, Sekretaris Daerah (Sekda) disebut memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kepala daerah dan masyarakat. Pengamat menilai, Sekda harus lebih proaktif dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan riil warga serta menjamin keterbukaan informasi.

“Sekda tidak boleh sekadar menjadi birokrat administratif, tetapi harus menjadi motor penggerak koordinasi kebijakan yang transparan dan responsif,” demikian kutipan dari analisis kebijakan tersebut.

Empat Titik Lemah Utama

Analisis juga mengidentifikasi empat persoalan mendasar yang dinilai masih membelit Kota Bandung saat ini:

• Implementasi visi-misi belum optimal, banyak program dinilai belum terealisasi nyata.
• Permasalahan sampah yang belum menemukan solusi sistemik dan berkelanjutan.
• Akuntabilitas rendah, ditandai dengan proses pengambilan keputusan yang kurang terbuka.
• Partisipasi semu, di mana masyarakat dilibatkan secara formalitas tanpa pengaruh nyata dalam kebijakan.

Dorongan Peran Aktif Masyarakat

Mengacu pada ketentuan dalam dan , masyarakat dinilai memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Sejumlah langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:

• Melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman
• Mendorong DPRD menggunakan hak interpelasi
• Menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial
• Membentuk tim pemantau independen untuk mengawasi anggaran

DPRD Tak Luput dari Kritik

Kritik juga diarahkan kepada DPRD Kota Bandung yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Lemahnya kontrol legislatif disebut turut berkontribusi terhadap lambatnya perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Ancaman Degradasi dan Harapan Perubahan

Jika pola kepemimpinan dan tata kelola tidak segera dibenahi, Bandung diprediksi berisiko mengalami penurunan kualitas hidup dalam jangka panjang. Para pengamat menekankan pentingnya perubahan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek karakter, etika, dan budaya masyarakat.

Empat pilar perubahan yang diusulkan meliputi:

1. Pendidikan karakter sejak dini
2. Sistem pengelolaan sampah kolaboratif
3. Partisipasi publik yang substantif
4. Pengembangan pariwisata berkelanjutan

Kesimpulan

Kepemimpinan Wali Kota Farhan dinilai memiliki potensi, namun memerlukan langkah konkret dan terukur untuk menjawab ekspektasi publik. Sinergi antara pemerintah yang transparan dan masyarakat yang kritis menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Bandung yang lebih baik.

(Opini oleh R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H., Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)