 |
| Elton saat menghadiri Lokakarya Mini Kesehatan 2026 di Aula Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, Kamis, 27 Agustus 2026. |
BANDUNG |mata30news— Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, mendorong agar setiap program kesehatan yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan maupun seremonial. Menurutnya, setiap program harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Elton saat menghadiri Lokakarya Mini Kesehatan 2026 di Aula Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (27/8/2026).
Elton menegaskan, DPRD Kota Bandung memiliki tiga fungsi utama yang berkaitan erat dengan pembangunan kesehatan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus diarahkan untuk memastikan program kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Fungsi penganggaran adalah memastikan APBD Kota Bandung signifikan dan berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Di antaranya terkait Cek Kesehatan Gratis (CKG), stunting, serta HIV/AIDS,” ujar Elton.
Ia mencontohkan komitmen Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD dalam mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC). Anggaran UHC Kota Bandung disebut mencapai sekitar Rp320 miliar setiap tahun.
Menurut Elton, sebelumnya terdapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, setelah dukungan tersebut dihentikan, Pemkot dan DPRD Kota Bandung tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan.
“Ini salah satu fungsi DPRD, yaitu menganggarkan APBD Kota Bandung untuk kepentingan masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan,” katanya.
CKG Harus Disertai Tindak Lanjut
Selain penganggaran, Elton menilai fungsi pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas program. Keberhasilan program kesehatan, kata dia, tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang telah dikeluarkan, tetapi juga dari output dan outcome yang dihasilkan.
“Kita harus melihat output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, supaya program tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Elton secara khusus menyoroti pelaksanaan program CKG. Ia berharap pemeriksaan kesehatan gratis tidak berhenti ketika masyarakat menerima hasil pemeriksaan, tetapi dilanjutkan dengan pemetaan kondisi kesehatan serta intervensi bagi warga yang memiliki risiko penyakit.
Ia menilai masyarakat yang tidak memiliki latar belakang medis membutuhkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan sekaligus informasi mengenai langkah yang perlu dilakukan setelah mengetahui kondisi kesehatannya.
“Kalau hanya sebatas diperiksa saja, sayang. Kita mengeluarkan anggaran, diperiksa, setelah itu dibiarkan. Harapan saya program ini tidak hanya berhenti di pemeriksaan, tetapi ada tindak lanjutnya seperti apa,” kata Elton.
Karena itu, ia mendorong agar data hasil CKG di tingkat kecamatan dan puskesmas dapat dipetakan secara lebih detail. Dari data tersebut, pemerintah dapat mengetahui jumlah warga yang telah menjalani pemeriksaan, warga yang memiliki potensi penyakit, hingga mereka yang sudah mendapatkan tindak lanjut.
Menurut Elton, data tersebut juga penting bagi DPRD dalam menentukan kebijakan dan penganggaran pada periode berikutnya.
Jika ditemukan angka risiko penyakit yang cukup tinggi di suatu wilayah, pemerintah bersama DPRD dapat segera menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Kalau kegiatan-kegiatannya tidak hanya sebagai seremonial, setelah tindak lanjut harus ada dampak yang terjadi pada masyarakat. Ketika kita mengetahui berapa banyak warga yang memiliki potensi penyakit, pemerintah bisa bergerak cepat membuat program dan penganggaran,” tuturnya.
Penanganan Stunting Butuh Kolaborasi
Elton juga menyoroti persoalan stunting yang menurutnya membutuhkan strategi penanganan secara menyeluruh. Upaya menurunkan angka stunting harus mengedepankan deteksi dini serta kolaborasi lintas sektor.
Ia menilai penanganan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, puskesmas, hingga masyarakat perlu terlibat dalam upaya tersebut.
“Penanganan stunting perlu kolaborasi. Kita harus berkoordinasi antara Dinas Kesehatan, DPPKB, kecamatan, lurah dan unsur lainnya untuk bersama-sama menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Elton juga mengingatkan masih adanya kemungkinan orang tua yang enggan memeriksakan anak karena khawatir mendapatkan stigma ketika anak dinyatakan mengalami stunting.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak takut melakukan pemeriksaan. Dengan deteksi lebih awal, intervensi juga dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Ia berharap Lokakarya Mini Kesehatan dapat menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antarpihak sekaligus memastikan berbagai program kesehatan di tingkat kecamatan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Ukuran kami di DPRD Kota Bandung ketika membuat program adalah dampaknya seperti apa. Jadi bukan hanya berapa kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat,” pungkas Elton.
0 تعليقات