Ticker

MATA30NEWS: Berita Terkini Tanpa Iklan — Silakan Tulis Judul Berita Anda di Sini — Info Bandung Hari Ini

Ad Code 788-651-0323 AkBF759kdLu0s0ntGMHcGUkB9cPrq7NVRC3qjgtECRU

https://siaplur.dprd.bandung.go.id/

Negara Diharapkan Segera Stabilkan Harga Sayuran dan Bumbu Dapur, LINKAR: Rakyat Jangan Terus Dibebani Lonjakan Harga

 

Jakarta | Mata30news.com – Melonjaknya harga sayuran dan bumbu dapur di berbagai daerah kembali dikeluhkan masyarakat. Kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dinilai sangat memberatkan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang harus memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, buncis, mentimun, wortel, seledri, serta berbagai sayuran hijau seperti sawi, kangkung, dan bayam. Di sejumlah pasar tradisional, harga komoditas tersebut terus berfluktuasi bahkan berubah hampir setiap hari mengikuti kondisi pasokan.

Kenaikan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya cuaca ekstrem yang menyebabkan hasil panen petani menurun, terganggunya distribusi dari sentra produksi menuju pasar-pasar perkotaan, serta tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan ketersediaan stok di pasar.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Lembaga Integritas dan Kemandirian Rakyat (LINKAR), Drs. Agus Gunawan, S.I.P, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Menurut Agus, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta kementerian terkait lainnya harus bergerak cepat agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat.

«"Kenaikan harga yang sangat fantastis ini membuat masyarakat kecil semakin kesulitan. Penghasilan mereka tidak mengalami kenaikan, sementara kebutuhan pokok terus melambung. Pemerintah harus segera hadir memberikan solusi nyata," tegas Agus kepada Mata30news.com.»

Agus mengaku heran Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris justru kerap mengalami lonjakan harga komoditas hortikultura. Ia meminta pemerintah mengawasi rantai distribusi dan tidak menutup kemungkinan menelusuri dugaan praktik kartel maupun permainan harga yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan per Agustus 2026, harga beberapa komoditas utama masih berada pada level tinggi, di antaranya cabai rawit merah sekitar Rp57.000–Rp60.000 per kilogram, cabai merah besar Rp49.000–Rp51.500 per kilogram, cabai merah keriting Rp48.500–Rp50.400 per kilogram, bawang merah Rp40.000–Rp45.900 per kilogram, bawang putih Rp41.800–Rp45.000 per kilogram, sedangkan tomat berkisar Rp20.700 per kilogram. Adapun sayuran daun seperti sawi, kangkung, dan bayam dijual sekitar Rp3.000–Rp10.000 per ikat, tergantung daerah dan kondisi pasokan.

Sebagai bentuk solusi, Agus mengajak masyarakat menerapkan pola belanja yang lebih bijak, seperti berbelanja di pasar tradisional, memilih sayuran yang sedang musim panen, memanfaatkan bahan pangan pengganti yang memiliki nilai gizi serupa, hingga menyimpan stok sayuran dengan teknik yang tepat agar lebih awet.

Ia juga mendorong masyarakat mulai membangun kemandirian pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan, pot, maupun sistem hidroponik untuk menanam cabai, tomat, daun bawang, dan berbagai kebutuhan dapur lainnya.

«"Sudah saatnya Pemerintah Indonesia lebih fokus melihat kondisi rakyat di bawah dan mengurangi wacana politik yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Wakil rakyat juga harus benar-benar bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya sibuk berdebat di ruang rapat," ujar Agus.»

Menurut Agus, stabilisasi harga pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan mengoordinasikan kebijakan nasional, Badan Pangan Nasional menjaga stabilitas harga dan pasokan, Kementerian Perdagangan mengawasi distribusi serta mencegah penimbunan, sementara Kementerian Pertanian bertanggung jawab meningkatkan produksi dan mengantisipasi gagal panen.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga diharapkan aktif memantau perkembangan harga di pasar dan mengambil langkah cepat apabila terjadi lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat.

LINKAR berharap seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat bersinergi agar harga pangan kembali stabil, daya beli masyarakat tetap terjaga, serta ketahanan pangan nasional semakin kuat. Pemerintah juga diminta bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penimbunan maupun praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.


(Red/Mata30news.com)

Posting Komentar

0 Komentar