BALI |mata30news.com— Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bali menyampaikan pandangannya terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali. KAHMI menilai kebijakan pengupahan memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan perekonomian dan dunia usaha di Bali.
KAHMI Bali mendorong agar penetapan maupun evaluasi UMP Bali ke depan tidak hanya berorientasi pada angka administratif, tetapi mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Sejumlah indikator yang dinilai penting antara lain kebutuhan hidup layak (KHL), perkembangan biaya hidup, produktivitas pekerja, pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, serta kemampuan dunia usaha.
KAHMI Bali juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang saat ini melakukan kajian mengenai KHL dan daya mampu perusahaan sebagai salah satu bahan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Menurut KAHMI Bali, kajian berbasis data diperlukan agar keputusan mengenai UMP dapat mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih objektif.
Pekerja Berhak Mendapatkan Upah Layak
Dalam pernyataannya, KAHMI Bali menegaskan bahwa pekerja memiliki hak untuk memperoleh upah yang layak dan bermartabat sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya.
Namun, di sisi lain, kebijakan pengupahan juga perlu memperhatikan keberlangsungan dunia usaha. Dunia usaha yang sehat dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Karena itu, KAHMI Bali memandang kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha tidak semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling berhadapan.
Keduanya perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dorong Dialog Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha
KAHMI Bali juga mendorong agar proses penetapan kebijakan pengupahan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bermakna.
Pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta unsur masyarakat sipil dinilai perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan data dalam proses dialog pengupahan.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial serta dapat diterapkan secara efektif.
Selain persoalan penetapan besaran UMP, KAHMI Bali juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pengupahan.
Ketentuan UMP yang telah ditetapkan pemerintah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peningkatan Kompetensi Pekerja
KAHMI Bali juga mendorong pemerintah memperkuat program peningkatan keterampilan, kompetensi dan produktivitas pekerja.
Menurut pandangan KAHMI Bali, peningkatan kesejahteraan pekerja idealnya berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing perekonomian Bali.
KAHMI Bali berpandangan bahwa pembangunan Bali harus menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kemajuan sektor pariwisata maupun sektor ekonomi lainnya diharapkan tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat Bali.
UMP Bukan Sekadar Angka
KAHMI Bali menegaskan bahwa UMP bukan sekadar persoalan angka. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial sekaligus menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.
“KAHMI Bali siap menjadi bagian dari ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, pekerja, pengusaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kebijakan pengupahan yang adil, manusiawi, berbasis data, dan sesuai dengan karakteristik Bali,” demikian pernyataan KAHMI Bali.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ruslan, Presidium Majelis Wilayah KAHMI Bali.
KAHMI Bali menutup pernyataannya dengan semangat:
“Pekerja Sejahtera, Dunia Usaha Tumbuh, Bali Maju dan Berkeadilan.”
0 Komentar