JAKARTA|mata30news.com — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan terhadap penunjukan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (1/10/2026). Hasto mengatakan, PDIP menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan Suyudi sebagai calon Kapolri.
"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri," kata Hasto.
Pada hari yang sama, proses pengangkatan Suyudi juga memperoleh persetujuan DPR RI. Dalam Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, DPR menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri sekaligus menyetujui pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyetujui Suyudi secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Dalam pemaparannya, Suyudi mengusung visi "Polri Bersama Masyarakat" serta menyampaikan sejumlah agenda transformasi dan program 100 hari pertama kepemimpinannya.
PDIP Tekankan Polri Bukan Alat Kekuasaan
Hasto menegaskan, pergantian Kapolri menurut PDIP tidak semestinya dipandang hanya sebagai pergantian figur. Momentum tersebut, kata dia, harus digunakan untuk memperkuat pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh.
"Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali," tegas Hasto.
PDIP juga menyoroti sejumlah agenda yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam reformasi Polri di bawah kepemimpinan baru.
Di antaranya menyangkut independensi proses penyidikan, transparansi penanganan perkara, pemberantasan pungutan liar dan praktik transaksional, perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, serta peningkatan akuntabilitas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) maupun pengawasan eksternal.
Hasto juga menekankan pentingnya menjaga institusi kepolisian agar tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.
"Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi," katanya.
Suyudi Resmi Dilantik Presiden
Setelah memperoleh persetujuan DPR, Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri.
Dalam agenda kenegaraan tersebut, Suyudi resmi menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya memimpin Polri sejak 2021.
Dengan pergantian tersebut, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana kepemimpinan Suyudi menerjemahkan visi "Polri Bersama Masyarakat" ke dalam pelaksanaan tugas, terutama terkait pelayanan publik, penegakan hukum, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
(Mata30 News)
0 تعليقات