Menguji Integritas di Balik 'Open Bidding' Perumda Tirtawening; Prosedur Medis atau Sekadar Formalitas Politik?

Poto illustrasi

​BANDUNG, mata30news.com – Deru mesin politik dan birokrasi di Kota Bandung kini tengah terfokus pada satu titik krusial: kursi pimpinan Perumda Tirtawening. Sebagai perusahaan daerah yang memegang mandat vital atas distribusi air bersih, setiap gerak-gerik dalam proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) tak pernah luput dari pengamatan tajam publik. Hari ini, Selasa (27/1/2026), proses tersebut memasuki babak baru dengan dilaksanakannya tes kesehatan di RSUD Bandung Kiwari.

​Berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 800/BA-03/Pansel/2026, tercatat sebanyak 27 kandidat Direktur Utama dan 37 calon Dewan Pengawas harus berjibaku membuktikan kebugaran fisik mereka. Namun, di balik tirai rumah sakit dan dokumen administratif yang rapi, sebuah narasi kecurigaan mulai merayap ke permukaan, mempertanyakan apakah "karpet merah" telah digelar untuk sosok tertentu.

Hasil seleksi menyerap 37 kandidat calon Dewan Pengawas dan 27 calon Direktur utama, yang akan di ciutkan menjadi 5 Kandidat utama.

Berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dari Unsur Independen dan Calon Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung Nomor: 800/BA-03/Pansel/2026 tanggal 23 Januari 2026, bersama ini kami sampaikan Hasil Seleksi Administrasi Calon Dewan Pengawas dari Unsur Independen dan Calon Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung. Calon yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan ke tahap tes Kesehatan pada tanggal 27 Januari 2026 (untuk Calon Direktur Utama), 28 Januari 2026 (Untuk Calon Dewan Pengawas) dan Psikotes dan pada tanggal 29 Januari 2026 (untuk seluruh Calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama). Bagi yang tidak mengikuti tahapan tersebut dinyatakan gugur. Adapun calon yang dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi adalah sebagai berikut:

CALON DEWAN PENGAWAS

1. MUHAMAD SIDIK
2. ZULKIFLI M ADAM
3. DOLLY ERLIAN KHEVABETA
4. SIDARTO HADI KRISTANTO
5. SANTO DEWATMOKOA
6. MUHAMMAD SHOBIRIN FATHURRAHMANA
7. MOHAMAD INDRA YUDONO
8. ILHAM WAHYUDI
9. ERIKO TAKAGI
10.FAKHRUDDIN RUSYIBANI
11.TUBAGUS AGUS MULYADI
12.FIRMAN SUHUD ARIFIN
13.DONI SURYADI
14.MOCHAMAD TAUFIK
15.WAWAN MOHAMAD USMAN
16.GANJAR WIRIAATMADJA
17.YUDI INDARDO
18.JUSNI SAMSULMA'ARIF
19.ANDY PRAKOSO
20.RIVELINO RIZKY
21.EDI MUKHLAS
22.NUR RIDJANTORO
23.DEDDY AFRIANTO PUTRO
24.SYARIEFULLAH AKBAR
25.SIGIT PRIYO ANGGONO
26.HARI SETIAWAN BUDIARTO
27.ANNA MEIDIANA
28.MITA KHARISMA
29.AHMAD BASHIRUDDIN SYAMSUDDUHA
30.RADEN GESSA PANJIUKUSUMAH GRAHA
31.RONI DZULQARNAEN
32.ROFIE ROMADHONA
33.DJOKO SANTOSA
34.BONY FASIUS
35.YUYUN JUNAEDI
36.WINARSO
37.ANDRY TRIJUMANSYAH

 CALON DIREKTUR UTAMA

1. KUSTIAMAN
2. RIZKI FEBRIANSYAH
3. RURI PRIHATINI LUBIS
4. JERRI LUDIANSYAH
5. GANTEN SONNY GINANJAR

6. RIZKY MEDIANTORO
7. GINAN WIBAWA
8. ILHAM WAHYUDI
9. DENDA ALAMSYAH
10.SIGIT WIBAWA

11.HENDRO SUGIARTO
12.WASMIN
13.TIRTA ADIKA
14.BUDI SANTOSA
15.HENDRI SABETH
16.MAS GUNTUR NUGROHO SASONGKO
17.SANI S.S PRAWIRAKOESOEMA
18.YOGA SUTRESNA
19.BARLI SURYANTA
20.NANANG WIDYATMOKO
21.MOHAMMAD INDRA GUNAWAN
22.AGUNG ANUGRAH
23.ARSYLIA YUSTISIA
24.CEFI FIRDAUS DAY
25.HADI FILINI GUNARTO
26.MOHAMAD DEDDY GAMAWAN
27.ACHMAD RIDWAN B

Spekulasi "Pemain Titipan" Menguat

Bursa calon pimpinan perusahaan air minum daerah ini tidak lagi sekadar soal kompetensi teknis. Istilah “Kuda Hitam” kini menjadi buah bibir di ruang publik. Sosok ini disebut-sebut memiliki "karpet merah" untuk melenggang mulus ke kursi Dirut, meski proses open bidding secara formal masih berlangsung.

Dugaan ini bukan tanpa alasan. Publik mulai menyoroti integritas dan independensi tiga anggota Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk Pemerintah Kota Bandung. Minimnya transparansi mengenai parameter penilaian di tiap tahapan memicu spekulasi bahwa seleksi ini hanyalah panggung sandiwara untuk melegitimasi nama yang sudah dikantongi sebelumnya.

Analisis Pengamat: Krisis Legitimasi

“Wajar bila masyarakat kritis. Transparansi tahapan dan parameter penilaian sangat penting agar tidak muncul persepsi pengkondisian.”

— R. Wempi Syamkarya, Pengamat Kebijakan Publik.

Wempi menekankan bahwa jika Pemerintah Kota Bandung gagal menyajikan proses yang akuntabel, siapapun yang terpilih nanti akan memikul beban krisis legitimasi. Tanpa keterbukaan informasi, ruang tafsir liar akan terus berkembang dan merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMD.

Point Penting dalam Seleksi Kali Ini:

• Netralitas Pansel: Keberpihakan tiga anggota pansel dipertanyakan oleh berbagai kalangan.
• Transparansi Minim: Parameter kelulusan setiap tahap dianggap tidak dipublikasikan secara gamblang.
• Isu Kedekatan Pejabat Tertinggi : Beredar rumor adanya intervensi tokoh kuat di balik salah satu kandidat unggulan.
• Taruhan Layanan Dasar: Jabatan ini krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak (distribusi air bersih).

​Prosedur yang Terjepit Isu "Kuda Hitam"

​Secara normatif, panitia seleksi (Pansel) telah menetapkan garis waktu yang ketat. Setelah tes kesehatan (27-28 Januari), para peserta akan langsung dihadapkan pada psikotes pada 29 Januari. Aturannya jelas: siapa yang absen, dia gugur. Namun, bagi sebagian pengamat dan aktivis tata kelola kota, ketegasan administratif ini dianggap hanya sebagai kulit luar.

​Di warung-warung kopi hingga ruang diskusi digital para elit Bandung, istilah "Kuda Hitam" menjadi diskursus yang memanas. Sosok ini digambarkan sebagai kandidat yang secara profil mungkin tidak terlalu menonjol di media, namun diduga memiliki kedekatan organisatoris atau politis dengan lingkaran kekuasaan. 

Isu "pemain titipan" ini menguat karena publik merasa tidak diberikan akses yang cukup untuk melihat bagaimana skor penilaian diakumulasikan.

​Krisis Transparansi: Parameter yang "Abu-abu"

​Masalah utama yang memicu polemik adalah minimnya publikasi mengenai bobot penilaian. Publik bertanya-tanya: Apa yang membuat seorang kandidat lebih unggul dari yang lain? Apakah visi teknis mengalahkan koneksi politis?

​Ketidakterbukaan ini menjadi celah bagi munculnya spekulasi mengenai netralitas tiga anggota Pansel. Sebagai tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung, independensi mereka kini sedang diuji di pengadilan persepsi publik. 

Tanpa adanya transparansi yang radikal seperti pengumuman skor tiap tahapan secara terbuka ,proses ini berisiko dicap sebagai pseudodemokrasi korporat daerah.

​Perspektif Kebijakan: Legitimasi yang Dipertaruhkan

​Pengamat kebijakan publik, R. Wempi Syamkarya, memberikan catatan tebal bagi Pemkot Bandung. Menurutnya, seleksi BUMD bukan sekadar mencari manajer, tapi mencari wali atas hak dasar warga terhadap air.

​"Kritik masyarakat adalah alarm. Dalam konteks jabatan publik yang mengelola layanan dasar, transparansi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Jika dari proses rekrutmen saja sudah ada aroma pengkondisian, maka siapapun yang terpilih nanti akan memikul beban krisis legitimasi yang berat. Bagaimana rakyat bisa percaya pada kebijakan air bersih jika pemimpinnya dipilih dari proses yang dianggap 'setelan'?" tegas Wempi.

​Beliau menambahkan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi fondasi utama. Jika ruang tafsir liar terus dibiarkan tanpa klarifikasi resmi yang substansial, maka potensi merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah kota akan semakin nyata.

​Dilema Air Bersih: Antara Profesionalisme dan Kepentingan

​Perumda Tirtawening bukanlah perusahaan sembarangan. Di pundak pemimpin barunya nanti, terdapat beban besar untuk memperbaiki infrastruktur pipa yang menua, kebocoran air (NRW) yang masih tinggi, hingga perluasan cakupan layanan bagi warga di pinggiran kota.

​Publik mengkhawatirkan jika seleksi ini hanya menghasilkan "Direktur Kompromi",  maka kualitas layanan air bersih di Kota Bandung akan tetap berjalan di tempat, atau bahkan memburuk. 

Isu kedekatan kandidat dengan elit politik tertentu dikhawatirkan akan membuat kebijakan perusahaan di masa depan tersandera oleh balas budi politik, ketimbang inovasi pelayanan.

​Menanti Suara Pemkot dan Pansel

​Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Gedung Sate maupun balai kota untuk menepis isu "Kuda Hitam" tersebut. Sikap diam ini justru semakin menyuburkan berbagai teori konformitas di tengah masyarakat.

​Warga Bandung kini hanya bisa menanti dengan harap-harap cemas. Mereka tidak butuh sekadar pemimpin yang sehat secara medis,sebagaimana tes yang dijalani hari ini,tapi pemimpin yang "sehat" secara integritas dan dipilih melalui proses yang bersih dari konflik kepentingan.

​Seleksi ini adalah ujian bagi integritas Pemerintah Kota Bandung. Apakah mereka akan melahirkan pemimpin yang benar-benar kompeten, atau justru hanya memperpanjang rantai birokrasi yang sarat kepentingan terselubung? Waktu yang akan menjawab, namun publik tidak akan berhenti mengawasi setiap tetes air yang mengalir,maupun setiap keputusan yang diambil di ruang Pansel.(Red)***