APRESIASI DADA ROSADA UNTUK PROGRAM SAMPAH KDM: “BOLA PANAS” ADA DI TANGAN WALIKOTA FARHAN

Bandung | Mata30news.com — Apresiasi mantan Walikota Bandung dua periode, Dada Rosada terhadap program pengelolaan sampah yang digagas Dedi Mulyadi dinilai menjadi momentum politik sekaligus moral bagi Pemerintah Kota Bandung.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, R. Wempy Syamkarya menilai, dukungan Dada Rosada terhadap wacana pengembangan PLTSa dan penanganan krisis sampah Bandung tidak boleh diabaikan oleh Walikota Bandung Muhammad Farhan.

“Dada Rosada sudah bicara soal PLTSa sejak 2012. Gagal bukan karena idenya salah, tapi karena ekosistem saat itu belum siap. Hari ini KDM memberi angin baru. Bola sekarang ada di tangan Walikota Farhan,” tegas Wempy dalam keterangannya, Minggu (8/5/2026).

Menurut Wempy, Farhan kini berada di persimpangan sejarah dengan dua pilihan besar.

Pilihan pertama adalah menjadi negarawan dengan merangkul legacy para pendahulu. Salah satunya dengan mengajak Dada Rosada masuk sebagai Ketua Dewan Pembina Pengelolaan Sampah Kota Bandung untuk mentransfer pengalaman kegagalan proyek PLTSa Gedebage, mulai dari persoalan tipping fee, resistensi warga, hingga lobi pemerintah pusat.

“Publik akan melihat adanya kesinambungan pembangunan, bukan sekadar pergantian rezim lalu ganti proyek,” katanya.

Namun bila memilih jalur politik praktis dengan mengabaikan legacy dan melakukan rebranding sepihak, menurutnya Farhan berisiko dicap sebagai pemimpin yang “durhaka terhadap sejarah”.

Ancaman “Leuwigajah Jilid 2”

Wempy bahkan mengingatkan ancaman serius apabila persoalan sampah terus dibiarkan.

Ia menyebut kondisi TPA Sarimukti sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Berdasarkan data DLH Jawa Barat tahun 2026, kapasitas tampung Sarimukti disebut mencapai overload hingga 147 persen.

“Daya tampung ideal hanya 1.200 ton per hari, tetapi realitanya menerima hampir 2.950 ton sampah dari Bandung Raya. Umur teknisnya diperkirakan tinggal 1,8 tahun,” ujarnya.

Ia mengingatkan tragedi Tragedi TPA Leuwigajah yang menewaskan 147 warga bisa kembali terulang bila pemerintah tidak bergerak cepat.

“Kalau 2027 Sarimukti meledak dan terjadi Leuwigajah jilid dua, nama Farhan akan dikenang sebagai Walikota Sampah,” katanya.

Gagasan “Bandung Nol TPA 2030”

Dalam kajiannya, Wempy menawarkan konsep “Bandung Nol TPA 2030” dengan pendekatan ekonomi sirkular sebagai solusi jangka panjang.

Ia menilai selama ini pemerintah terlalu fokus pada hilir melalui proyek PLTSa, sementara persoalan utama berada di hulu.

“Sebanyak 62 persen sampah Bandung adalah organik. Kalau hulunya bocor, PLTSa semahal apa pun tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Ia mengusulkan program “1 RW 1 Mesin TPS3R” berbasis maggot, kompos, dan RDF di seluruh kelurahan Kota Bandung.

Menurutnya, 151 kelurahan dengan masing-masing 10 titik TPS3R mampu menyerap hingga 2.000 ton sampah per hari dan memberi ruang napas bagi Sarimukti.

Selain itu, Wempy juga mendorong lahirnya Perwal Wajib Pilah Sampah 2026 dengan sanksi administratif bagi warga yang tidak memilah sampah rumah tangga.

Saham Sampah Rakyat

Dalam proyek PLTSa Legok Nangka, Wempy menawarkan konsep “Saham Sampah Rakyat”.

Ia mengusulkan 20 persen saham proyek diberikan kepada masyarakat terdampak dalam radius lima kilometer agar warga menjadi bagian dari pemilik proyek, bukan hanya korban dampak lingkungan.

“Selama ini warga menolak karena yang mereka dapat hanya bau. Kalau warga ikut memiliki dan mendapat dividen dari listrik serta tipping fee, pola pikir akan berubah,” ujarnya.

Konsep tersebut disebut meniru model pengelolaan sampah di Kota Svendborg, Denmark, yang berbasis koperasi masyarakat.

ASN hingga Hotel Harus Terlibat

Tak hanya masyarakat, Wempy juga meminta birokrasi menjadi contoh nyata dalam pengelolaan sampah.

Ia mengusulkan program “1 ASN 1 Biopori dan 1 Komposter”.

Dengan jumlah sekitar 31 ribu ASN di lingkungan Pemkot Bandung, menurutnya potensi pengolahan sampah organik bisa mencapai 31 ton per hari atau sekitar 11.300 ton per tahun.

Selain itu, sektor industri, hotel, mal, dan kafe juga diminta bertanggung jawab melalui revisi Perda Retribusi Sampah berbasis progresif.

“Hotel dan mal penghasil sampah besar jangan lagi membayar retribusi flat murah. Yang menghasilkan sampah besar harus ikut menanggung biaya pengelolaan,” tegasnya.

“Farhan Harus Bicara sebagai Negarawan”

Di akhir keterangannya, Wempy menegaskan publik kini menunggu sikap kenegarawanan dari Walikota Bandung.

Ia berharap Farhan mampu menyampaikan pesan persatuan lintas rezim demi menyelamatkan Kota Bandung dari darurat sampah.

“Saya berdiri di puncak para pendahulu. Tugas saya menuntaskan PR sejarah ini. Bandung Nol TPA 2030 bukan mimpi, melainkan harga mati,” ujar Wempy menirukan kalimat yang menurutnya ideal disampaikan Farhan.

“Mantan Walikota sudah membuka jalan, Gubernur sudah memberi angin. Jika Walikota Bandung masih diam, sejarah akan mencatat Bandung dikalahkan oleh sampahnya sendiri,” pungkasnya.