Bandung|mata30news.com — Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui sosialisasi dan skrining HIV secara sukarela serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pendataan kasus, serta menekan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa skrining menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran penyebaran HIV yang lebih akurat di Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama camat dan lurah se-Kota Bandung terkait menu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HIV/AIDS di Hotel Horison Ultima, Senin (12/10/2026).
Farhan mengungkapkan, data mengenai jumlah kasus HIV di Kota Bandung hingga kini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penyebaran yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat agar bersedia menjalani skrining secara sukarela.
“Angkanya tidak pernah benar-benar jelas. Sebesar apa sebetulnya penyebarannya, itu yang perlu kita ukur. Makanya, kita harus melakukan sosialisasi skrining,” ujar Farhan.
Menurutnya, pemeriksaan HIV tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Pendekatan edukasi dan sosialisasi perlu dikedepankan agar masyarakat memahami pentingnya mengetahui status HIV tanpa merasa takut terhadap stigma maupun diskriminasi.
Pemkot Bandung berencana memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan untuk memperluas sosialisasi dan mendorong pelaksanaan skrining secara bertahap melalui pendekatan kewilayahan.
Dorong Target Three Zero 2030
Farhan menjelaskan, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu kepada anak. Namun, penularan dari ibu kepada anak dapat dicegah melalui intervensi kesehatan yang tepat.
Ia mengingatkan bahwa tantangan penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya menyangkut pencegahan infeksi baru, tetapi juga upaya menekan kematian akibat AIDS serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV.
Hal tersebut sejalan dengan target Three Zero 2030, yakni nol infeksi HIV baru, nol kematian terkait AIDS, dan nol stigma serta diskriminasi terhadap orang dengan HIV.
Farhan menilai, fenomena gunung es masih menjadi tantangan karena jumlah kasus yang terdeteksi belum tentu mencerminkan keseluruhan penyebaran HIV di masyarakat.
“Fenomena gunung es itu pasti ada. Pengukuran kita belum presisi. Makanya, kita lakukan sosialisasi supaya orang mau skrining secara sukarela,” katanya.
Ia menambahkan, sosialisasi tidak dapat dilakukan hanya sekali. Edukasi harus berlangsung secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat semakin meningkat dan kesediaan melakukan skrining tumbuh atas kesadaran sendiri.
“Terpenting sekarang kita lakukan sosialisasi. Tidak boleh hanya sekali, tetapi harus terus diulang. Sosialisasi tidak boleh berhenti,” ucapnya.
WPA Didorong Masuk Perencanaan Musrenbang
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua KPA Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, menyampaikan bahwa penanggulangan HIV/AIDS merupakan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama agar program pemberdayaan masyarakat melalui Warga Peduli AIDS (WPA) dapat diakomodasi dalam mekanisme Musrenbang.
“Peran serta masyarakat melalui WPA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan,” ungkap Asep dalam laporannya.
Menurutnya, WPA yang telah dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperluas edukasi, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan masing-masing.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong kelurahan memanfaatkan menu kegiatan HIV/AIDS dalam Musrenbang sebagai instrumen untuk memfasilitasi program WPA.
Melalui mekanisme tersebut, kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat direncanakan secara lebih terarah dan memperoleh dukungan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembiayaan Berkelanjutan Jadi Tantangan
Selain edukasi dan skrining, keberlanjutan pendanaan juga menjadi perhatian dalam program penanggulangan HIV/AIDS.
Farhan menyoroti berkurangnya dukungan donor internasional terhadap program HIV di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut mendorong perlunya upaya mencari sumber pembiayaan alternatif, termasuk melalui lembaga filantropi.
Dukungan anggaran yang berkelanjutan dinilai penting agar edukasi, skrining sukarela, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara konsisten hingga tingkat kewilayahan.
Pertemuan di Hotel Horison Ultima tersebut diikuti 230 peserta, terdiri atas unsur perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Bandung, serta community organizer KPA dari seluruh kecamatan.
Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan unsur terkait lainnya.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, Pemkot Bandung berharap upaya penanggulangan HIV/AIDS semakin terintegrasi, mulai dari edukasi masyarakat, perluasan skrining sukarela, hingga dukungan terhadap ODHIV, demi mendukung pencapaian target Three Zero 2030. (Mulyana)***
0 Komentar