Selain jumlahnya yang dinilai banyak, mayoritas BUMD mengalami kerugian dan menghadapi problem tata kelola. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan pertahankan dua BUMD.
Bandung|mata30news.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya pembenahan serius dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah beberapa kasus pidana yang melibatkan petinggi BUMD. Dua Direktur Utama PT Jasa Sarana, perusahaan BUMD Jabar, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pajak tambang oleh Kejaksaan Negeri Sumedang.
Dedi mendukung penegakan hukum terhadap oknum pejabat BUMD yang terjerat kasus, karena mereka telah merugikan Pemprov Jabar dengan menyalahgunakan aset-aset daerah. Ia menekankan bahwa pengisian jabatan baru di BUMD harus dilakukan secara transparan dan memilih orang-orang yang kompeten, jujur, dan berintegritas.
"Kami mendukung upaya apa pun untuk melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Itu menunjukkan bahwa kalau saya selama ini bicara bahwa BUMD itu banyak sekali tindakan yang diindikasikan merugikan keuangan daerah, kemudian aset-aset daerah menjadi tidak jelas," kata KDM di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat lalu (22/8/2025).
Kriteria Pengisian Jabatan Baru di BUMD:
- Kompetensi : Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang relevan dengan jabatan yang akan diisi
- Jujur : Memiliki integritas yang tinggi dan tidak terlibat dalam praktik korupsi
- Berintegritas : Memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dengan profesional dan transparan
"Karena hari ini terbukti sudah beberapa, bukan hanya ini saja. Sebelumnya juga sudah ada. Artinya bahwa memang BUMD yang selama ini dikelola secara tidak baik dan dikelola untuk kepentingan diri dan kelompok," ucap KDM .
Orang-orang yang akan mengisi jabatan nantinya harus memiliki kompetensi, tetapi juga harus jujur dan berintegritas.
"Keinginan gubernur adalah orang-orang yang baik yang duduk di situ dan profesional," pungkas KDM .
KDM juga telah menyampaikan rencana besar untuk pembangunan Jawa Barat, termasuk meningkatkan layanan kesehatan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia menekankan pentingnya peran BUMD yang harus dikelola secara transparan dan efisien untuk mendukung pembangunan daerah .(Moel)***