Bandung|mata30news.com – Pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diharapkan menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta menghadirkan perubahan positif dalam tata kelola pembangunan daerah. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa pelantikan tersebut masih perlu diikuti dengan langkah konkret, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Pengamat kebijakan publik dan politik, R. Wempy Syamkarya, menilai bahwa pelantikan pejabat seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi titik awal pembenahan sistem kerja yang lebih efektif dan akuntabel.
Menurutnya, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya adalah komitmen pejabat baru untuk membawa perubahan nyata, sistem organisasi yang mampu mendukung kinerja, serta pengawasan yang efektif agar setiap program berjalan sesuai rencana.
“Pertanyaan yang muncul adalah apakah para pejabat yang baru dilantik benar-benar memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan perubahan. Selain itu, sistem dan struktur organisasi juga harus mendukung agar program pembangunan dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sistem pemerintahan yang efektif biasanya memiliki sejumlah karakteristik utama, seperti transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas pejabat terhadap kinerja, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Selain itu, evaluasi kinerja secara berkala juga dinilai penting untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam mendukung efektivitas program pembangunan, sistem yang digunakan juga harus dilengkapi dengan berbagai instrumen penting, seperti sistem informasi yang akurat dan terkini untuk pengambilan keputusan, sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang, serta sistem penghargaan yang adil guna memotivasi kinerja aparatur.
Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara juga perlu menjadi prioritas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program, mulai dari pelatihan dan pengembangan kompetensi, mentoring dengan pejabat senior atau pakar di bidangnya, hingga evaluasi kinerja yang objektif dan konstruktif.
Rotasi jabatan juga dinilai penting untuk memperluas pengalaman dan kemampuan pejabat dalam mengelola berbagai sektor pemerintahan.
Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh upaya tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelayan publik, aparatur sipil negara dituntut memiliki komitmen yang jelas dan terukur, seperti melayani dengan integritas, meningkatkan kualitas layanan, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
Komitmen tersebut juga harus diwujudkan melalui penerapan kode etik yang tegas, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan masyarakat yang efektif.
Lebih lanjut, program-program yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung juga perlu dievaluasi secara menyeluruh. Beberapa program dinilai belum berjalan efektif karena lemahnya implementasi, kurangnya pengawasan, serta minimnya evaluasi terhadap hasil yang dicapai.
Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi program menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pimpinan Bappeda, tetapi juga lembaga pengawasan seperti Inspektorat Kota Bandung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi dan kritik konstruktif.
Berdasarkan berbagai pengamatan dan analisis, peningkatan pengawasan dan evaluasi diyakini akan mampu mendorong efektivitas program pembangunan daerah.
“Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang efektif, program-program Bappeda Kota Bandung dapat dijalankan dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang diharapkan,” ujar Wempy.
Ke depan, pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diharapkan tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi langkah korektif untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada. Jabatan yang diemban diharapkan mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta motivasi baru demi kemaslahatan masyarakat Kota Bandung.
Dengan komitmen yang kuat dari seluruh unsur pemerintahan, diharapkan citra Kota Bandung sebagai kota yang maju, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat dapat terus terbangun sesuai harapan publik.(Moel)***
0 Komentar