Editor : Mulyana
Giat : Wawancara Khusus 27/2/2026
Bandung|mata30news.com – Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai sangat strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif, adaptif, dan transparan di tengah dinamika informasi yang semakin cepat. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dan politik, R. Wempy Syamkarya, saat dimintai pandangannya terkait kinerja dan tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Bandung.
Dalam wawancara khusus, Wempy menilai bahwa Kominfo memiliki pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki sistem manajemen komunikasi publik agar lebih terbuka serta mampu menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, mulai dari media, otoritas kebijakan kota, hingga masyarakat.
Menurutnya, selama ini koordinasi komunikasi pemerintah masih dinilai belum optimal, sehingga berbagai persoalan kota kerap muncul ke publik tanpa pengelolaan informasi yang baik.
“Kominfo seharusnya menjadi pusat kendali informasi pemerintah daerah. Jika koordinasi dengan media, lembaga terkait, dan masyarakat tidak berjalan baik, maka informasi yang diterima publik bisa mentah dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Wempy.
Digitalisasi Layanan Jadi Keniscayaan
Wempy juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi layanan informasi pemerintah. Ia mengingatkan bahwa peningkatan penggunaan internet di Indonesia harus direspons oleh Kominfo dengan memperkuat sistem pelayanan digital.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan dan informasi pemerintah.
“Jika digitalisasi layanan tidak ditingkatkan, masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi yang akurat. Akibatnya, pembangunan daerah bisa terhambat karena komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan efektif,” katanya.
Karena itu, ia mendorong Kominfo Kota Bandung untuk memperkuat sistem informasi digital sekaligus membangun ruang komunikasi yang lebih interaktif dengan masyarakat.
Bangun Komunitas Online dan Perkuat SDM
Selain digitalisasi, Wempy juga mengusulkan agar Kominfo membangun komunitas komunikasi daring sebagai sarana interaksi dengan masyarakat. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat lebih cepat mendapatkan umpan balik terkait berbagai kebijakan yang dijalankan.
Tak kalah penting, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kominfo juga harus menjadi prioritas.
“Pelatihan dan pengembangan kemampuan SDM sangat penting agar mereka mampu mengelola teknologi informasi, komunikasi publik, serta manajemen krisis informasi secara profesional,” jelasnya.
Kominfo Harus Proaktif Menjawab Isu Publik
Wempy menegaskan bahwa Kominfo juga harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjawab berbagai kritik maupun isu yang berkembang di masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, lembaga ini tidak boleh bersikap pasif ketika muncul berbagai pemberitaan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kominfo harus mampu memberikan counter informasi yang akurat dan transparan. Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah tidak responsif terhadap kritik publik,” tegasnya.
Dengan komunikasi yang baik, lanjutnya, citra pemerintah dapat terjaga dan masyarakat merasa bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Dorong Kebijakan Media yang Transparan
Dalam kesempatan tersebut, Wempy juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran media yang transparan dan adil. Ia menilai bahwa kebijakan media yang jelas akan menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan insan pers.
Menurutnya, semua media harus memiliki akses yang sama terhadap informasi maupun kerja sama publikasi pemerintah tanpa adanya diskriminasi.
“Semua wartawan memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan seimbang. Karena itu Kominfo harus memastikan tidak ada perlakuan khusus atau diskriminasi terhadap media,” katanya.
Ia juga menilai bahwa koordinasi yang baik antara humas pemerintah dan Kominfo dapat meningkatkan efektivitas komunikasi publik serta mencegah kesalahan dalam pengelolaan anggaran media.
Rekomendasi untuk Kominfo Kota Bandung
Sebagai penutup, Wempy menyampaikan beberapa rekomendasi yang menurutnya penting untuk segera dijalankan oleh Kominfo Kota Bandung, antara lain:
1. Meningkatkan transparansi informasi terkait anggaran, program, dan kegiatan pemerintah.
2. Membuat kebijakan media yang adil dan transparan agar semua media memiliki akses yang sama.
3. Memperkuat koordinasi dengan media untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan berimbang.
4. Membangun sistem pengaduan publik yang efektif agar masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Harapannya, Kominfo Kota Bandung bisa menjadi institusi yang benar-benar responsif, adaptif, dan terbuka terhadap kritik serta masukan publik. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” pungkas Wempy. (MR)**$
0 Komentar