Penyesalan di Balik Aksi Anarko: Fasilitas Kota Rusak, Lalu Lintas Lumpuh 75%

Penyesalan di Balik Aksi Anarko: Fasilitas Kota Rusak, Lalu Lintas Lumpuh 75%

Bandung|Mata30news.com– Euforia peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang semula berlangsung damai di Kota Bandung, Jumat (1/5/2026), berakhir dengan noda penyesalan. Kericuhan yang pecah pada malam hari di kawasan Dago Cikapayang meninggalkan kerusakan serius pada fasilitas publik yang justru dibangun untuk kepentingan bersama.

Sejak pagi hingga sore, suasana kota terpantau aman. Aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP berjaga di sejumlah titik strategis seperti Gedung Sate dan DPRD Jawa Barat. Namun situasi berubah drastis saat malam tiba.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menjelaskan bahwa awalnya aksi berjalan tertib. “Namun memasuki malam, muncul kelompok yang diduga Anarko dan mulai melakukan tindakan anarkis,” ujarnya.

Aksi tersebut tidak hanya berupa pembakaran ban dan water barrier, tetapi juga berujung pada perusakan fasilitas vital kota. Bahkan, massa yang datang dari arah Tamansari memperparah situasi dengan tindakan sweeping serta dugaan membawa bahan berbahaya seperti molotov.

Sekitar pukul 19.00 WIB, aparat kepolisian berhasil membubarkan massa. Api yang sempat membesar juga berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Namun, kerusakan yang ditinggalkan tidak bisa dianggap sepele.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengungkapkan bahwa dampak kerusuhan sangat terasa pada sistem lalu lintas.

“Lampu APILL dan jaringan fiber optic mengalami kerusakan hingga 75 persen, dengan estimasi kerugian mencapai Rp400 juta,” jelasnya.

Akibatnya, pengaturan lalu lintas di sejumlah titik menjadi terganggu. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pengguna jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.

Kapolda Jawa Barat, Rudi Setiawan, menyebut bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat.

“Ciri-cirinya mengarah ke kelompok Anarko. Mereka tidak menyampaikan aspirasi, melainkan langsung melakukan perusakan,” tegasnya.

Peristiwa ini menyisakan ironi. Di tengah momentum perjuangan hak buruh, justru muncul tindakan yang merugikan masyarakat luas. Fasilitas publik yang rusak bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik warga yang setiap hari bergantung pada fungsi dan keberadaannya.

Kini, Pemerintah Kota Bandung mengajak masyarakat untuk merenungkan kembali kejadian tersebut. Penyesalan datang ketika dampak sudah dirasakan—lalu lintas terganggu, fasilitas hancur, dan anggaran publik harus dialihkan untuk perbaikan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak seharusnya berujung pada kerusakan. Sebab pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. (Mr)**