BANDUNG MERCUSUAR JAWA BARAT: Wempy Syamkarya Dorong 4 Pilar Hukum untuk Pemerintahan Farhan–Erwin

Bandung, 7 Juni 2026 – Pengamat kebijakan publik, hukum dan politik, R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H., melontarkan gagasan besar agar Kota Bandung benar-benar menjadi “Mercusuar Jawa Barat” melalui penerapan empat pilar tata kelola pemerintahan berbasis hukum, keadilan sosial dan inovasi pelayanan publik.

Melalui dokumen bertajuk “Rilis Akademis dan Rekomendasi Kebijakan Nomor: 99/06/2026”, Wempy menegaskan bahwa istilah “Mercusuar Jawa Barat” tidak boleh berhenti sebagai slogan politik semata, melainkan harus diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang nyata dan terukur.

“Mercusuar bukan sekadar simbol. Secara hukum, Bandung harus menjadi contoh terbaik tata kelola bersih, keadilan sosial, inovasi pelayanan dan ruang publik demokratis bagi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat,” ujar Wempy dalam keterangannya kepada media.

Menurutnya, konsep tersebut memiliki dasar hukum kuat, mulai dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hingga UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

PILAR PERTAMA: BANDUNG TANPA KORUPSI SISTEMIK

Dalam kajiannya, Wempy menyoroti dugaan persoalan tata kelola di lingkungan Pemkot Bandung, termasuk polemik PDAM Tirtawening, dugaan markup proyek hingga minimnya keterbukaan data kontrak OPD.

Ia menilai kondisi itu menjadi alarm serius bagi pemerintahan Wali Kota Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin.

Wempy mendorong lahirnya “Perwal Bandung Jujur” yang mewajibkan seluruh OPD membuka kontrak dan progres fisik proyek secara real-time berbasis digital.

“Kalau pemerintahan bersih, investor percaya dan rakyat juga percaya. Itu modal utama kota besar,” tegasnya.

Ia juga meminta Wakil Wali Kota Erwin menjadi “jaksa lapangan” yang aktif mengaudit pelayanan dan proyek pemerintah daerah.

PILAR KEDUA: BANDUNG TANPA KANTONG KEMISKINAN

Wempy menyoroti masih adanya kantong kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah Kota Bandung seperti Ujungberung, Gedebage dan Rancasari berdasarkan data BPS 2025.

Ia menilai kesenjangan sosial antara kawasan perkotaan dan permukiman warga masih terlalu lebar.

Dalam rekomendasinya, Wempy mendorong program “Bandung Zero Kantong Kemiskinan” melalui konsep:

• 1 Kelurahan 1 Program Gizi,
• Penguatan UMKM,
• dan Beasiswa Tepat Sasaran.

“Mercusuar itu menyinari wilayah yang paling gelap. Jangan sampai bansos malah salah sasaran kepada orang mampu. Itu dosa sosial,” katanya.

PILAR KETIGA: PELAYANAN PUBLIK TANPA CALO

Sorotan lain diarahkan kepada pelayanan publik yang dinilai masih membuka ruang praktik percaloan dan birokrasi berbelit, terutama dalam pengurusan izin usaha, IMB/PBG hingga administrasi kependudukan.

Wempy mendesak Pemkot Bandung membangun sistem pelayanan digital terintegrasi melalui aplikasi “Bandung Utama” yang benar-benar berjalan efektif.

Ia bahkan menargetkan konsep:

• “1 Hari Jadi” untuk izin usaha,
• dan “1 Jam Jadi” untuk akta kelahiran.

“Kalau masih ada calo, berarti sistem belum berani bersih,” ujarnya.

PILAR KEEMPAT: RUANG PUBLIK DEMOKRATIS

Dalam aspek demokrasi kota, Wempy menilai Bandung menghadapi tantangan serius akibat berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), penggusuran PKL tanpa solusi dan minimnya ruang kritik warga.

Ia meminta Pemkot Bandung mengejar target 30 persen RTH sebagaimana amanat UU Penataan Ruang serta melegalkan zona PKL yang tertata.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan forum “Pendopo Warga” setiap bulan agar masyarakat bisa menyampaikan kritik langsung kepada pemerintah.

“Kota yang berani dikritik adalah kota yang dewasa. Itu ciri mercusuar,” katanya.

TIGA TUNTUTAN STRATEGIS UNTUK FARHAN–ERWIN

Dalam rilis tersebut, Wempy menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Bandung:

1. Menerbitkan “Paket Perwal Mercusuar” dalam 100 hari kerja, meliputi:

   • Perwal Bandung Jujur,
   • Perwal Bandung Zero Kemiskinan,
   • dan Perwal Bandung 1 Hari Jadi.

2. Membentuk “Dewan Mercusuar Bandung” yang diisi unsur akademisi ITB-Unpad, ulama, seniman dan aktivis sebagai pengawas moral pemerintahan.

3. Mengukur keberhasilan pemerintahan bukan dari jumlah event seremonial, melainkan dari:

   • turunnya angka kemiskinan,
   • naiknya kepuasan pelayanan publik,
   • dan bertambahnya ruang terbuka hijau.

“JADIKAN BANDUNG MERCUSUAR, BUKAN SEKADAR MONUMEN”

Menutup pernyataannya, Wempy mengingatkan bahwa sejarah akan mencatat keberanian pemimpin dalam membenahi persoalan kecil yang menyentuh rakyat secara langsung.

“Pemimpin besar bukan diukur dari proyek besar, tetapi keberanian membereskan parkir liar, stunting, calo dan data yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Ia memastikan kalangan akademisi dan masyarakat sipil siap mendukung pemerintahan Farhan–Erwin apabila empat pilar tersebut benar-benar dijalankan.

Namun, ia juga menegaskan akan tetap menjadi mitra kritis melalui mekanisme hukum, keterbukaan informasi publik hingga aksi damai apabila Bandung dinilai mulai menjauh dari cita-cita “Mercusuar Jawa Barat”.

“Jadikan Bandung mercusuar, bukan cuma monumen. Terangilah Jawa Barat dengan keadilan, bukan hanya dengan lampu jalan,” pungkas Wempy Syamkarya.(Redaksi)***