WEMPY WARNING UNTUK FARHAN: "UU 23/2014 MENGAMANATKAN KERJA NYATA, BUKAN RETORIKA"

Pengamat: Bandung Butuh Wali Kota Eksekutor, Bukan Sekadar Ahli Narasi

BANDUNG | Mata30NEWS.com – Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H., melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Menurutnya, waktu terus berjalan dan masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar rangkaian rapat, forum diskusi, maupun peluncuran program yang belum terasa dampaknya di lapangan.

Dalam kajian bertajuk "Wempy Warning Untuk Farhan: UU 23/2014 Mengamanatkan Kerja Nyata, Bukan Retorika", Wempy menilai keraguan publik terhadap kemampuan Farhan membangun legasi dalam dua tahun ke depan bukanlah tanpa alasan.

Teknokrat atau Tukang Aspal?

Wempy menyoroti perbedaan karakter kepemimpinan antara sosok komunikator dan eksekutor lapangan.

"Farhan memiliki latar belakang politik nasional dan komunikasi yang kuat. Ia unggul dalam narasi, debat, dan jejaring pusat. Namun Bandung hari ini membutuhkan pemimpin yang mau turun ke selokan, memperbaiki drainase, dan mengaspal jalan lingkungan," tegasnya.

Menurutnya, selama 100 hari pertama masa kepemimpinan Farhan, publik lebih banyak menyaksikan forum diskusi, rapat koordinasi, serta peluncuran program dibanding aksi fisik yang langsung dirasakan warga.

"Rakyat kota butuh melihat hasil, bukan hanya mendengar penjelasan," ujarnya.

APBD Rp8 Triliun, Tapi Ruang Gerak Sempit

Wempy juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar Pemerintah Kota Bandung berada pada struktur APBD yang dinilainya kurang fleksibel.

Sekitar 60 hingga 65 persen anggaran daerah disebut habis untuk belanja pegawai dan tunjangan ASN. Akibatnya, ruang fiskal untuk proyek-proyek yang bisa menjadi legasi kepala daerah menjadi sangat terbatas.

"Kalau tidak ada keberanian melakukan refocusing anggaran dan memangkas belanja seremonial, siapa pun wali kotanya akan mandek," katanya.

Waktu Politik Terus Berjalan

Menurut Wempy, dua tahun pertama pemerintahan merupakan masa emas untuk bekerja dan menunjukkan hasil.

Jika periode tersebut berlalu tanpa proyek ikonik yang dirasakan masyarakat, maka memasuki tahun ketiga akan muncul tekanan politik yang lebih besar dari DPRD, kelompok oposisi, hingga masyarakat sipil.

"Legasi tidak dibangun dalam semalam. Ia membutuhkan waktu, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan," katanya.

Mundur atau Berubah?

Dalam kajiannya, Wempy juga menyinggung konsep resignation with honor dalam filsafat politik Aristoteles, yakni pemimpin yang memilih mundur ketika merasa tidak mampu menjalankan amanah.

Namun secara realistis, ia menilai opsi tersebut sulit terjadi di Bandung.

"Mundur di tengah jalan hanya akan menciptakan kekacauan birokrasi dan instabilitas politik. Jalan tengah yang lebih rasional adalah meninggalkan gaya kepemimpinan lama dan bertransformasi menjadi wali kota yang fokus pada eksekusi," ujarnya.

Tiga Jurus Darurat Selamatkan Sisa Masa Jabatan

Wempy menawarkan tiga langkah strategis yang menurutnya harus segera dilakukan.

Pertama, mengganti indikator keberhasilan dari sekadar jumlah MoU, penghargaan, dan seremoni menjadi ukuran yang benar-benar dirasakan warga, seperti jumlah jalan lingkungan yang diperbaiki, titik banjir yang berkurang, dan trotoar yang layak digunakan.

Kedua, membentuk Satgas Bandung Utama Lapangan yang bekerja langsung di bawah wali kota untuk menangani persoalan drainase, trotoar, PKL, kabel semrawut, dan fasilitas publik lainnya.

Ketiga, membangun komunikasi yang lebih jujur kepada masyarakat.

"Pemimpin tidak harus terlihat paling pintar. Yang dibutuhkan rakyat adalah keberanian mengakui keterbatasan dan kemauan mencari solusi," katanya.

Blueprint 200 Hari: Tinggalkan Aspal, Bukan Slogan

Dalam kajiannya, Wempy bahkan menyusun blueprint 200 hari yang terdiri dari lima program prioritas, yakni:

- Operasi Jalan RW Mulus pada 200 ruas jalan lingkungan.

- Satgas Sapu Drainase dan Trotoar.

- Pasar Bersih Bebas Pungli.

- Bandung Bebas Kabel Semrawut.

- Program Angkot Sekolah Aman.

Total kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp330 miliar atau hanya sekitar 4 persen dari APBD Kota Bandung yang mencapai Rp8 triliun.

Menurutnya, angka tersebut masih sangat realistis apabila dilakukan melalui refocusing anggaran, pemanfaatan CSR, dan optimalisasi kerja sama dengan BUMD.

Kritik atau Alarm Bahaya?

Pernyataan Wempy bukan sekadar kritik terhadap seorang wali kota, melainkan alarm bagi Pemerintah Kota Bandung agar segera keluar dari zona nyaman birokrasi.

Ia menegaskan masyarakat tidak menuntut Bandung berubah menjadi Singapura dalam waktu singkat.

"Rakyat hanya ingin jalan depan rumah tidak rusak, pasar tidak becek, banjir berkurang, dan anak-anak aman berangkat sekolah. Itu sederhana, tetapi sangat berarti," ujarnya.

Wempy menutup kajiannya dengan kalimat yang cukup menohok.

"Pak Wali, rakyat tidak menunggu slogan baru. Rakyat menunggu bukti. Daripada lima tahun berlalu hanya meninggalkan narasi, lebih baik 200 hari meninggalkan aspal yang bisa dilalui warga setiap hari."

(Redaksi)