Bandung | mata30news.com – DPRD Kota Bandung menegaskan pentingnya pemetaan dan mitigasi risiko secara menyeluruh dalam rencana pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar proyek strategis pemerintah daerah dapat berjalan tepat waktu, sesuai mutu, tepat anggaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mitigasi Risiko Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung" yang digelar di Hotel Shakti Bandung, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung H. Toni Wijaya, S.E., Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, S.H., serta pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) 17 DPRD Kota Bandung.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung H. Toni Wijaya menegaskan bahwa FGD lanjutan tidak boleh berhenti sebatas pembahasan konseptual, melainkan harus menghasilkan langkah nyata berupa matriks pemetaan dan mitigasi risiko yang jelas.
> "Harapan saya, FGD lanjutan ini tidak berhenti pada diskusi konseptual semata. Forum ini harus menghasilkan Matriks Pemetaan dan Mitigasi Risiko yang jelas, lengkap dengan pembagian peran, langkah antisipasi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan," ujar Toni.
 |
| Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung mengikuti FGD membahas Persiapan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung, di Hotel Shakti Bandung, Kamis, 23 Juli 2026. |
Menurutnya, seiring proses penyusunan regulasi yang terus dikawal melalui Pansus 17 DPRD Kota Bandung, perhatian utama saat ini adalah memastikan tidak adanya celah yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.
Toni memaparkan sedikitnya tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama adalah risiko administrasi dan hukum, di mana seluruh dokumen mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelelangan hingga kontrak tahun jamak (multi-years) harus disusun secara cermat agar terhindar dari persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.
Aspek kedua ialah risiko teknis dan kualitas pembangunan. Ia menekankan bahwa pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung dan Gedung Inspektorat Daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga harus menghasilkan fasilitas pelayanan publik yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat.
"Kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, aspek lingkungan, serta standar keselamatan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan hanya demi mengejar target waktu," tegasnya.
Selain itu, Toni juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi sejak dini berbagai potensi kendala yang dapat memicu keterlambatan pekerjaan maupun pembengkakan biaya. Menurutnya, semakin cepat risiko dikenali, semakin mudah solusi dapat dipersiapkan.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap peran setiap perangkat daerah dalam menyusun skema pembiayaan tahun jamak untuk kedua proyek strategis tersebut.
Menurut Toni, Inspektorat Daerah memiliki posisi yang sangat penting, bukan hanya sebagai institusi yang akan menempati gedung baru, tetapi juga sebagai early warning system yang memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bandung diharapkan mampu menyiapkan berbagai skenario selama masa transisi pembangunan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses konstruksi.
Di akhir penyampaiannya, Toni berharap forum FGD menjadi wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghasilkan keputusan yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ia menjelaskan, FGD sebelumnya telah menghasilkan kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandung terkait aspek regulasi, dukungan terhadap skema pembiayaan tahun jamak, serta pentingnya kepastian hukum sebagai landasan pembangunan. Sedangkan FGD kedua difokuskan pada implementasi hasil pembahasan tersebut melalui pemetaan dan mitigasi risiko secara komprehensif.
"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah, akademisi, tenaga ahli, serta seluruh pemangku kepentingan yang kembali hadir pada forum ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa pembangunan dua fasilitas strategis ini benar-benar dipersiapkan secara matang, terukur, dan akuntabel," pungkasnya.
(Redaksi)
0 Komentar