Wamendagri: Pemda Harus Menjadi Simpul Kolaborasi Menuju Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045

BANDUNG|mata30news.com – Pemerintah daerah (Pemda) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan visi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045. Pemda tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan kesehatan, tetapi juga harus menjadi simpul kolaborasi yang mampu mengintegrasikan berbagai kekuatan dan sektor pembangunan di tingkat daerah.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat menghadiri Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 yang diselenggarakan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di GBI Bethel Summarecon, Bandung, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Umum DPP PIKI Maruarar Sirait, dengan kehadiran Dewan Kehormatan PIKI Hashim Sujono Djojohadikusumo sebagai salah satu tokoh pembina organisasi.

Dalam forum tersebut, Wiyagus menekankan bahwa ketahanan sebuah bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam maupun kekuatan militer. Kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan dan daya saing Indonesia di tengah perubahan global.

“Ketahanan sebuah bangsa tidak lagi semata-mata diukur dari kekayaan alam atau kekuatan militer, melainkan dari kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, kesehatan yang inklusif menjadi kunci utama menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, bangsa yang memiliki daya saing global hanya dapat dibangun melalui masyarakat yang sehat, produktif, tangguh, dan memiliki kedaulatan atas kesehatan dirinya.

Karena itu, agenda pembangunan kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Dibutuhkan orkestrasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat.

Wiyagus menyebut, pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor strategis lainnya, mulai dari penyediaan air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, tata ruang, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Kemendagri akan terus mendorong agar agenda kesehatan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan kesehatan tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dengan seluruh agenda pembangunan daerah.

Wiyagus menegaskan, cita-cita mewujudkan Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 membutuhkan kerja kolektif dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi antarlembaga menjadi prasyarat penting agar pembangunan kesehatan mampu menjawab tantangan masa depan.

Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Dewan Kehormatan PIKI Hashim Sujono Djojohadikusumo, Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait, serta jajaran pengurus PIKI.(Moel)***