BANDUNG|mata30news.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan strategi penanganan banjir secara menyeluruh, khususnya di kawasan Bandung Selatan yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan genangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanganan banjir membutuhkan rekayasa teknis serta anggaran yang besar. Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan pembiayaan untuk penanganan kawasan timur Bandung diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
Farhan mengungkapkan, persoalan banjir di kawasan selatan Jalan Soekarno-Hatta memiliki karakteristik berbeda antara wilayah timur dan barat. Garis pembagian penanganan tersebut, menurutnya, berada di sekitar Buahbatu.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026).
Kolam Retensi Jadi Opsi Penanganan Banjir Bandung Timur
Untuk wilayah timur, mulai Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menilai diperlukan pendekatan baru dalam mengendalikan limpasan air.
Farhan menjelaskan, sebelumnya pernah muncul konsep menjadikan kawasan timur sebagai “tol air” dengan memperbesar kapasitas saluran agar air dapat mengalir lebih cepat menuju wilayah selatan.
Namun, skema tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru karena aliran air dapat meningkatkan risiko banjir di wilayah Kabupaten Bandung.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” ujarnya.
Kondisi tersebut kemudian mendorong adanya pembatasan kapasitas saluran air menuju wilayah selatan. Dampaknya, aliran air kembali tertahan dan menyebabkan genangan di sejumlah kawasan Kota Bandung.
Sebagai alternatif, Pemkot Bandung kini mengarahkan penanganan melalui pembangunan kolam retensi berkapasitas besar di kawasan timur.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” kata Farhan.
Kolam retensi tersebut nantinya berfungsi menampung limpasan air sebelum air dipompa kembali melalui sistem pengendalian yang dirancang secara teknis.
Menurut Farhan, kawasan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta pada masa lalu memiliki banyak area yang berfungsi sebagai tempat penampungan air. Namun, perkembangan kawasan membuat sebagian besar area tersebut berubah menjadi bangunan.
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ungkapnya.
Penanganan Banjir Diperkirakan Menelan Rp800 Miliar
Farhan menyebut pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut membutuhkan rekayasa teknis yang kompleks. Selain kolam retensi, sistem juga membutuhkan mekanisme pemompaan untuk mengendalikan volume air.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” jelasnya.
Pemkot Bandung selanjutnya akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas.
Apabila desain tersebut mendapatkan persetujuan, pembiayaan akan diupayakan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
Banjir Bandung Selatan Butuh Kolaborasi Antarwilayah
Sementara itu, persoalan banjir di Bandung Selatan bagian barat juga dinilai tidak dapat diselesaikan hanya oleh Pemkot Bandung.
Kawasan yang menjadi perhatian meliputi Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi. Sejumlah wilayah tersebut memiliki keterkaitan hidrologis dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat penanganan banjir harus dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintahan daerah.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” ungkapnya.
Farhan mendorong pendekatan berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya. Menurutnya, persoalan banjir tidak semestinya dibatasi oleh batas administratif daerah.
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan Bandung Utara yang juga membutuhkan keterlibatan sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” tuturnya.
Farhan Tunggu Koordinasi Gubernur Jabar
Karena persoalan banjir Bandung Selatan bersinggungan dengan wilayah administratif lain, Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi antardaerah.
Menurutnya, diperlukan satu kerangka penanganan bersama agar pengendalian banjir di kawasan Bandung Raya tidak menimbulkan persoalan baru di wilayah lain.
“Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi,” pungkas Farhan. (MR)
0 Komentar