 |
| Menkeu Purbaya di Run for Good Journalism 2025 |
Jakarta |MATA 3O NEWS — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong insan pers untuk kembali aktif menjalankan fungsi kontrol dengan memberi kritik konstruktif kepada pemerintah, agar kebijakan ekonomi mendapatkan masukan dan risiko pelemahan ekonomi bisa diminimalkan. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri acara Run for Good Journalism 2025 yang digelar Forum Pemred di Universitas Atma Jaya, Minggu (16/11).
Purbaya menilai selama beberapa waktu belakangan jurnalis cenderung “diam” sehingga potensi kesalahan kebijakan tidak banyak terekspos. “Saya bilang ya itu karena Anda kemarin-kemarin enggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, Anda diem aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta acara. Pernyataan bernada tajam itu lantas memicu perbincangan mengenai peran media dan batas-batas kritik di ruang publik.
Selain mengimbau media untuk lebih vokal, Purbaya juga meminta kritik yang diberikan bersifat konstruktif dan disertai solusi. Menurutnya, kritik tanpa arah pemecahan hanya akan menjadi keluhan; sebaliknya kritik yang menyodorkan alternatif kebijakan dapat membantu pembuat keputusan memperbaiki arah ekonomi. “Kritik yang baik tapi kasih pemecahannya juga kalau bisa,” katanya.
Acara Run for Good Journalism yang dihadiri sejumlah pemred dan pelaku media itu juga menjadi momen ketika Forum Pemred menyuarakan kondisi bisnis media yang sedang menurun serta usulan-inisiasi relaksasi fiskal bagi industri media. Beberapa pimpinan media mengeluhkan penurunan pendapatan iklan dan tantangan keberlanjutan, sehingga dialog soal insentif fiskal dan model bisnis baru menjadi bagian dari diskusi. Pemerintah melalui perwakilan terkait disebut membuka ruang dialog tentang kelayakan kebijakan yang dapat mendukung keberlangsungan industri media.
Reaksi pengamat dan potensi implikasi
Pengamat pers dan akademisi memandang ajakan Menkeu itu wajar dari sisi demokrasi — fungsi kontrol pers memang penting — namun mengingat peran pemerintah sebagai pihak yang dikritik sekaligus pembuat kebijakan, diperlukan batasan agar kritik tidak dipersepsikan sebagai tekanan atau upaya mengarahkan pemberitaan. Selain itu, bila insentif fiskal untuk media dibahas, perlu kajian transparan agar bantuan fiskal tidak menimbulkan konflik kepentingan atau ketergantungan yang mereduksi independensi redaksional.
Purbaya menegaskan harapannya agar jurnalisme kembali kuat menjalankan peran kontrol sosial—lebih galak dalam memberi kritik, namun tetap konstruktif dan solusi-oriented—sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dialog antara pemerintah dan media, termasuk pembahasan soal dukungan fiskal untuk industri pers, diperkirakan akan berlanjut dalam forum-forum berikutnya.****
Tim Pemred
Sumber: peliputan acara Run for Good Journalism 2025 dan pernyataan publik Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa,dikutif dari berbagai Peliput acara