BANDUNG|MATA30NEWS.com – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga, menyoroti satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Evaluasi tersebut terutama menitikberatkan pada sektor lingkungan dan ekologi di wilayah Jawa Barat.
Menurut Yod Mintaraga, berbagai bencana seperti banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari tata kelola lingkungan pada masa lalu.
“Banjir dan longsor yang terjadi saat ini adalah dampak dari pengelolaan lingkungan yang tidak terkontrol selama bertahun-tahun,” ujarnya dalam keterangannya.
Meski demikian, Yod memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang dilakukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi dalam menangani persoalan lingkungan. Salah satunya adalah tindakan pembongkaran bangunan yang melanggar aturan zonasi serta penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di beberapa wilayah.
Ia juga menilai kebijakan pembentukan tim ahli yang melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk mengevaluasi perizinan tambang merupakan langkah awal yang positif dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan.
“Langkah melibatkan tim ahli dari perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi perizinan tambang adalah fondasi yang baik dalam membangun kebijakan berbasis kajian ilmiah,” katanya.
Namun, Yod juga mengingatkan agar penegakan hukum dan kebijakan lingkungan tidak terjebak pada praktik yang terkesan diskriminatif. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.
Menurutnya, proses penertiban dan penegakan aturan juga harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, termasuk legislatif, agar tidak menimbulkan persepsi kebijakan yang bersifat sepihak.
“Penegakan hukum harus berjalan objektif, tidak boleh ada kesan ‘one man show’. Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif penting agar tata kelola pemerintahan berjalan seimbang,” tegasnya.
Yod menambahkan, DPRD Jawa Barat pada prinsipnya memberikan apresiasi atas sejumlah langkah perbaikan yang telah dilakukan pemerintah provinsi. Namun, ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif terus diperkuat agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan DPRD, diharapkan penanganan persoalan lingkungan di Jawa Barat dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
---
0 Komentar