BANDUNG|mata30news.com – Tepat 20 Februari 2026, menandai satu tahun kepemimpinannya di bersama Wakil Gubernur . Meski tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya disebut mencapai 95,5 persen, Dedi menegaskan angka tersebut bukanlah indikator keberhasilan pembangunan.
“Angka itu dalam pandangan saya bukanlah angka keberhasilan pembangunan, tetapi angka kecintaan warga Jawa Barat terhadap perjalanan pembangunan,” ujar Dedi dalam pernyataannya, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan publik yang dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Ia bahkan mengakui, pada tahun pertama masa jabatannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan sesuatu yang benar-benar bermakna besar bagi kehidupan masyarakat.
Tekanan Fiskal dan Masalah Klasik Daerah
Dedi menyebut tekanan fiskal sebagai kendala utama dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Kondisi keuangan negara, kata dia, berdampak langsung pada terbatasnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, terutama di wilayah pelosok.
“Masih banyak warga Jawa Barat yang akses jalannya masih jelek di ujung-ujung desa. Masih banyak yang belum mendapat akses pendidikan secara merata. Masih banyak yang belum mendapat layanan kesehatan secara terbuka. Dan pengangguran masih menganga,” ungkapnya.
Ia menegaskan persoalan jalan rusak, ketimpangan pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, hingga tingginya angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan bersama pada sisa masa kepemimpinannya.
Soroti 4,5 Persen yang Belum Puas
Meski mayoritas responden menyatakan puas, Dedi justru memberi perhatian khusus pada 4,5 persen masyarakat yang menyatakan belum puas terhadap kinerja pemerintahannya.
“4,5 persen itu mencerminkan ada kelompok masyarakat Jawa Barat yang belum merasa terlayani dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih,” katanya.
Ia menilai kritik, demonstrasi, dan aksi protes yang kerap muncul selama hampir setahun terakhir sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat dalam sistem demokrasi. Bagi Dedi, setiap kritik merupakan bahan evaluasi penting untuk memperbaiki kinerja birokrasi.
“Seluruh demo dan otokritik merupakan masukan bagi kami untuk melakukan evaluasi dalam setiap waktu,” ujarnya.
Menuju “Birokrasi Berpuasa”
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Dedi menegaskan komitmennya pada konsep “birokrasi berpuasa, bukan birokrasi berpesta”. Ia mengingatkan bahwa periode ke depan akan menjadi fase berat bagi seluruh perangkat daerah karena harus menjalankan prinsip efisiensi dan kedisiplinan anggaran.
Konsep tersebut, menurutnya, menjadi langkah strategis di tengah tekanan fiskal agar program prioritas tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Dengan refleksi satu tahun kepemimpinan ini, Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan pembangunan. Ia menegaskan bahwa perjalanan membangun Jawa Barat masih panjang, dan dukungan sekaligus kritik publik akan menjadi fondasi dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
0 Komentar