BANDUNG, Mata30news.com – Praktik perjudian online (judol) di lingkungan pemerintahan kian mengkhawatirkan. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, membongkar temuan mengejutkan mengenai adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlibat aktif dalam aktivitas ilegal tersebut dengan nilai transaksi yang fantastis.
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan oknum ASN yang mencatatkan nilai transaksi judi online hingga menyentuh angka sekitar Rp800 juta hanya dalam kurun waktu satu tahun.
Temuan mencengangkan ini diungkapkan Erwan saat menerima kunjungan kerja dari anggota Ombudsman RI di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (3/7/2026).
"Saya menerima data lengkap berdasarkan by name by address. Bahkan, ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp 800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan," ujar Erwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2026).
Darurat Judol dan Pinjol di Jabar
Erwan menegaskan bahwa judi online dan pinjaman online (pinjol) kini telah bertransformasi menjadi ancaman serta persoalan sosial yang sangat serius. Dampak buruknya tidak lagi mengenal kasta, melainkan sudah menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk para abdi negara yang seharusnya menjadi teladan.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia—yakni sekitar 51 juta jiwa—Jawa Barat menghadapi tantangan berat di balik segudang prestasi yang telah diukir oleh pemerintah daerah maupun TNI-Polri.
"Di balik berbagai prestasi, masih ada persoalan yang cukup memprihatinkan, salah satunya maraknya judi online dan pinjaman online," tutur Wagub Jabar.
Tragisnya lagi, Erwan membeberkan bahwa total perputaran uang atau transaksi judi online yang dilakukan oleh oknum ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jabar, akumulasinya mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun dan grafiknya terus menunjukkan tren kenaikan.
Identitas Dirahasiakan, Pemprov Pilih Jalur Pembinaan
Meski mengantongi data internal yang sangat lengkap, Pemprov Jawa Barat mengambil kebijakan untuk tidak membuka identitas para ASN yang terlibat ke ruang publik. Langkah yang diambil saat ini adalah melakukan tindakan persuasif dan pembinaan khusus.
Langkah penanganan yang akan ditempuh Pemprov Jabar meliputi:
Sanksi dan Pembinaan Internal: Menyerahkan proses penanganan kepada pihak Inspektorat agar para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
Pemanggilan Bertahap: Memanggil secara resmi ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah (OPD), hingga kepala daerah terkait guna memperketat pengawasan melekat.
Peringatan Keras: Menjadikan kasus ini sebagai warning (peringatan keras) bagi seluruh ASN lain di lingkungan Pemprov Jabar.
"Kami meminta dilakukan pembinaan secara bertahap. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun," tegas Erwan.
Sentil Masalah Pelayanan Publik dan PPDB
Selain menyoroti borok judi online di korps ASN, dalam pertemuan strategis tersebut Erwan juga memanfaatkan momentum untuk meminta masukan dan sinergi dari Ombudsman RI terkait perbaikan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat.
Salah satu poin krusial yang disorot tajam adalah karut-marut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB/PPDB) yang kerap menuai polemik di masyarakat setiap tahunnya.
"Saya berharap dengan kehadiran Bapak dan Ibu dari Ombudsman ini bisa menyelesaikan termasuk masalah SPMB ini, kami mohon arahan seperti apa sehingga ini tidak berlarut-larut dan tidak berulang di tahun yang akan datang," pungkasnya. *(Red)*
0 Komentar