BANDUNG|Mata30 news.com – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2026 di Kota Bandung dan Jawa Barat menuai sorotan tajam. Alih-alih berjalan mulus, proses transisi digital ini justru diwarnai kekisruhan massal mulai dari kegagalan sistem, manipulasi data, hingga gelombang unjuk rasa dari orang tua siswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Kondisi di lapangan semakin memanas setelah dilaporkan sekitar 80 hingga 100 calon siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) terpaksa didiskualifikasi. Tindakan tegas ini diambil setelah panitia menemukan adanya indikasi kuat pemalsuan Kartu Keluarga (KK) serta piagam prestasi demi meloloskan calon siswa ke sekolah favorit.
4 Masalah Utama yang Memicu Kekisruhan
Berdasarkan investigasi dan laporan di lapangan, terdapat empat dosa besar yang membuat penyelenggaraan SPMB tahun ini dinilai carut-marut:
1. Lumpuhnya Infrastruktur Digital (Server Down)
Orang tua siswa mengeluhkan buruknya performa platform pendataan resmi. Masalah teknis yang terjadi meliputi sulitnya mengakses situs, data calon siswa yang tiba-tiba hilang secara misterius, hingga terkuncinya sistem pendaftaran. Akibat ketidaksiapan infrastruktur ini, panitia terpaksa melakukan perpanjangan jadwal pendaftaran beberapa kali, yang justru menambah kecemasan para orang tua.
2. Maraknya Pemalsuan Dokumen dan "Titip KK"
Tingginya ego sektoral untuk masuk ke sekolah tertentu memicu masifnya manipulasi data administratif. Kasus yang paling mendominasi adalah praktik "titip alamat" pada Kartu Keluarga (KK) agar sedekat mungkin dengan zonasi sekolah, serta pemalsuan sertifikat kejuaraan/piagam prestasi tiruan.
3. Eksploitasi Jalur Afirmasi oleh Warga Mampu
Lembaga Pemantau Pendidikan (LBP2) menemukan indikasi kecurangan yang mencederai keadilan sosial. Ditemukan sejumlah kasus di mana keluarga dari kalangan mampu memanipulasi dokumen Program Keluarga Harapan (PKH) atau status kemiskinan agar anak mereka bisa lolos melalui jalur afirmasi yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa kurang mampu.
4. Tuntutan Audit Total dan Desakan Copot Pejabat
Menanggapi kekacauan ini, jajaran DPRD Jawa Barat bersama sejumlah politisi lintas partai langsung turun tangan. Mereka menuntut adanya investigasi total dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan data. Tak hanya itu, desakan kuat juga muncul untuk mencopot pejabat terkait, termasuk Kepala UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan (Disdik), yang dinilai paling bertanggung jawab atas tidak siapnya infrastruktur digital tahun ini.
Catatan untuk Orang Tua Siswa:
Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengecekan berkala terhadap status pendaftaran putra-putrinya, atau ingin melaporkan adanya kejanggalan dan kecurangan dalam jalur masuk siswa, dapat langsung mengakses portal mitigasi keluhan melalui **Portal Resmi SPMB Kota Bandung**.
>
0 Komentar