BANDUNG|mata30news.com — Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Deni Nursani S.Pd.I., mendorong penguatan intervensi kesehatan berbasis data hingga tingkat kewilayahan. Hal tersebut disampaikannya dalam Lokakarya Mini Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Senin (24/8/2026).
Deni menilai, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya dilihat dari tingginya persentase cakupan program. Menurutnya, masyarakat yang belum terjangkau justru harus menjadi perhatian karena berpotensi menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai persoalan kesehatan.
Ia mencontohkan cakupan imunisasi yang telah mencapai 95 persen. Meski angka tersebut tergolong tinggi, Deni menegaskan lima persen masyarakat yang belum mendapatkan imunisasi tidak boleh diabaikan.
“Kalau kita memposisikan sebagai orang awam, pertanyaannya, sudah 95 persen, berarti tidak perlu memikirkan yang lima persen. Padahal dalam masalah kesehatan kita sedang berbicara epidemiologi,” ujarnya.
Menurut Deni, masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan bisa saja terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan titik rawan penyebaran penyakit dan pada akhirnya berdampak terhadap masyarakat yang telah mendapatkan perlindungan.
Karena itu, ia meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan pemetaan secara lebih rinci mengenai siapa dan di mana masyarakat yang belum terjangkau program kesehatan.
“Justru kita harus memperhatikan lima persen ini, siapa saja dan di mana saja. Kemudian di wilayah mana kantong-kantong stunting masih tinggi, serta apa penyebabnya, apakah sanitasi, kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya,” kata Deni.
Data Harus Menjadi Dasar Intervensi
Deni menegaskan, data kesehatan tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan administrasi. Data harus digunakan sebagai instrumen untuk menemukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi.
“Data kesehatan bukan sekadar angka laporan, tetapi data adalah alat untuk menemukan manusia yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai anak yang paling membutuhkan intervensi justru menjadi anak yang paling tidak kelihatan dalam data statistik,” tegasnya.
Ia mendorong integrasi data antara kewilayahan, puskesmas, posyandu, keluarga, sekolah, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan integrasi tersebut, intervensi kesehatan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Selain itu, Deni menilai fungsi puskesmas dan posyandu perlu terus diperkuat. Edukasi kepada keluarga juga harus memiliki standar yang baik, sementara sistem pengawasan perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan Manusia
Deni berpandangan bahwa pembangunan kesehatan harus ditempatkan sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia, bukan sekadar pengeluaran anggaran tahunan.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam membangun sebuah peradaban.
“Pembangunan itu memiliki kekurangan kepada pembangunan selain fisik. Fondasi yang paling krusial dari sebuah peradaban manusia adalah kualitas otaknya dan kualitas fisiknya,” ujarnya.
Ia mengibaratkan pembangunan fisik yang mengalami kerusakan masih dapat diperbaiki, seperti jalan yang dapat kembali diaspal. Namun, apabila kualitas generasi mengalami kerusakan akibat persoalan kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini, dampaknya akan jauh lebih sulit dan mahal untuk diperbaiki.
“Kalau kualitas generasi rusak karena penyakit yang sebetulnya bisa diantisipasi sejak dini, biaya sosial yang nanti dikeluarkan masyarakat akan jauh lebih mahal,” katanya.
Karena itu, Deni menilai program imunisasi dan pencegahan stunting tidak semestinya dipandang hanya sebagai program kesehatan rutin. Kedua program tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandung.
DPRD Soroti Dampak Nyata Anggaran Kesehatan
Deni juga menekankan pentingnya pengawasan DPRD terhadap anggaran kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada tingkat serapan anggaran.
Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan dampak nyata dari setiap anggaran yang dialokasikan, terutama sejauh mana program tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang lebih penting bukan semata-mata anggaran itu sudah terserap, tetapi sejauh mana outcome-nya, sejauh mana hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Ia berharap pendekatan berbasis data dapat terus diperkuat mulai dari tingkat kota hingga kewilayahan. Dengan demikian, kebijakan kesehatan tidak hanya menghasilkan angka capaian program, tetapi mampu memastikan warga yang paling membutuhkan benar-benar mendapatkan pelayanan dan intervensi.
(Mata30News)
Menurut Deni, masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan bisa saja terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan titik rawan penyebaran penyakit dan pada akhirnya berdampak terhadap masyarakat yang telah mendapatkan perlindungan.
Karena itu, ia meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan pemetaan secara lebih rinci mengenai siapa dan di mana masyarakat yang belum terjangkau program kesehatan.
“Justru kita harus memperhatikan lima persen ini, siapa saja dan di mana saja. Kemudian di wilayah mana kantong-kantong stunting masih tinggi, serta apa penyebabnya, apakah sanitasi, kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya,” kata Deni.
Data Harus Menjadi Dasar Intervensi
Deni menegaskan, data kesehatan tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan administrasi. Data harus digunakan sebagai instrumen untuk menemukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi.
“Data kesehatan bukan sekadar angka laporan, tetapi data adalah alat untuk menemukan manusia yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai anak yang paling membutuhkan intervensi justru menjadi anak yang paling tidak kelihatan dalam data statistik,” tegasnya.
Ia mendorong integrasi data antara kewilayahan, puskesmas, posyandu, keluarga, sekolah, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan integrasi tersebut, intervensi kesehatan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Selain itu, Deni menilai fungsi puskesmas dan posyandu perlu terus diperkuat. Edukasi kepada keluarga juga harus memiliki standar yang baik, sementara sistem pengawasan perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan Manusia
Deni berpandangan bahwa pembangunan kesehatan harus ditempatkan sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia, bukan sekadar pengeluaran anggaran tahunan.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam membangun sebuah peradaban.
“Pembangunan itu memiliki kekurangan kepada pembangunan selain fisik. Fondasi yang paling krusial dari sebuah peradaban manusia adalah kualitas otaknya dan kualitas fisiknya,” ujarnya.
Ia mengibaratkan pembangunan fisik yang mengalami kerusakan masih dapat diperbaiki, seperti jalan yang dapat kembali diaspal. Namun, apabila kualitas generasi mengalami kerusakan akibat persoalan kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini, dampaknya akan jauh lebih sulit dan mahal untuk diperbaiki.
“Kalau kualitas generasi rusak karena penyakit yang sebetulnya bisa diantisipasi sejak dini, biaya sosial yang nanti dikeluarkan masyarakat akan jauh lebih mahal,” katanya.
Karena itu, Deni menilai program imunisasi dan pencegahan stunting tidak semestinya dipandang hanya sebagai program kesehatan rutin. Kedua program tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandung.
DPRD Soroti Dampak Nyata Anggaran Kesehatan
Deni juga menekankan pentingnya pengawasan DPRD terhadap anggaran kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada tingkat serapan anggaran.
Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan dampak nyata dari setiap anggaran yang dialokasikan, terutama sejauh mana program tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang lebih penting bukan semata-mata anggaran itu sudah terserap, tetapi sejauh mana outcome-nya, sejauh mana hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Ia berharap pendekatan berbasis data dapat terus diperkuat mulai dari tingkat kota hingga kewilayahan. Dengan demikian, kebijakan kesehatan tidak hanya menghasilkan angka capaian program, tetapi mampu memastikan warga yang paling membutuhkan benar-benar mendapatkan pelayanan dan intervensi.
(Mata30News)
0 Komentar