"DTSEN Jadi Sorotan: Warga Miskin Masuk Desil 9–10, Akurasi Data Dipertanyakan"
Data Desil Dinilai Belum Sepenuhnya Mencerminkan Kondisi Riil Masyarakat, Pemerintah Diminta Buka Mekanisme Koreksi
Ketua : Ketua Forum Mata Jurnalis Indonesia
JAKARTA|mata30news.com – Polemik mengenai akurasi data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terus bergulir. Sistem yang diharapkan menjadi fondasi penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran justru dipertanyakan setelah sejumlah warga mengaku mengalami perubahan status kesejahteraan secara drastis.
Sejumlah masyarakat yang secara ekonomi masih tergolong kurang mampu atau rentan dilaporkan masuk ke desil 9 bahkan desil 10. Perubahan tersebut memunculkan kekhawatiran karena status desil dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program perlindungan sosial.
Persoalannya bukan sekadar perubahan angka dalam sebuah sistem. Bagi masyarakat miskin, perubahan klasifikasi dapat berarti hilangnya bantuan yang selama ini menopang kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan dasar keluarga.
 |
Ketika Data Berbeda dengan Kenyataan
Sejumlah kasus yang beredar di masyarakat memperlihatkan adanya kesenjangan antara klasifikasi dalam sistem dengan kondisi ekonomi warga.
Pekerja informal seperti pengemudi becak motor, pedagang makanan keliling, hingga buruh dengan pendapatan terbatas dilaporkan tercatat dalam kelompok desil tinggi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah indikator yang digunakan dalam menentukan desil sudah mampu menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara utuh?
Sebab, seseorang yang memiliki akses terhadap fasilitas keuangan atau tercatat memiliki aset tertentu belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dampaknya Bukan Sekadar Administrasi Kesalahan klasifikasi data berpotensi menimbulkan dampak serius.
Masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan dapat kehilangan akses terhadap program sosial. Bahkan, keluarga yang anaknya tengah menempuh pendidikan tinggi juga mengkhawatirkan keberlanjutan bantuan pendidikan apabila status ekonomi keluarga berubah dalam sistem.
Begitu pula dengan kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bantuan iuran.
Dengan demikian, akurasi DTSEN menjadi sangat penting. Satu kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap kehidupan satu keluarga.
Anggaran Besar, Publik Menuntut Akurasi
Sorotan juga mengarah pada proses pendataan dan pembaruan basis data sosial ekonomi yang membutuhkan sumber daya besar.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah tidak cukup hanya membangun sistem digital dan mengintegrasikan berbagai basis data. Sistem tersebut harus diikuti mekanisme validasi dan verifikasi faktual yang mampu mendeteksi kondisi masyarakat di lapangan.
Publik pun berhak mempertanyakan efektivitas anggaran pendataan apabila hasil akhirnya masih ditemukan kasus warga yang merasa tidak sesuai antara kondisi riil dengan klasifikasi kesejahteraannya.
Data yang salah bukan hanya persoalan statistik, tetapi dapat berubah menjadi persoalan keadilan sosial.
BPS: Desil Adalah Peringkat Relatif
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil bukanlah ukuran mutlak yang secara sederhana menyatakan seseorang kaya atau miskin.
Desil merupakan peringkat relatif tingkat kesejahteraan rumah tangga. Artinya, posisi sebuah keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya dapat berubah seiring adanya perubahan kondisi ekonomi maupun pembaruan variabel dalam sistem.
Data sosial ekonomi juga bersifat dinamis. Karena itu, seseorang dapat mengalami perubahan desil setelah dilakukan pemutakhiran.
Penjelasan tersebut menjadi penting untuk dipahami masyarakat. Namun, pada saat yang sama, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa perubahan status tersebut benar-benar mencerminkan kondisi aktual keluarga yang bersangkutan.
Integrasi Data Perlu Diikuti Verifikasi Lapangan
DTSEN dibangun melalui integrasi berbagai sumber data pemerintah. Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan satu basis data yang lebih terpadu untuk mendukung berbagai kebijakan sosial dan ekonomi.
Namun, semakin banyak sumber data yang digabungkan, semakin penting pula mekanisme pemeriksaan silang terhadap informasi yang dihasilkan.
Indikator seperti kepemilikan fasilitas tertentu, aktivitas ekonomi, maupun data administrasi tidak semestinya dibaca secara terpisah dari kondisi sosial ekonomi keluarga secara keseluruhan.
Di sinilah pentingnya verifikasi lapangan.
Petugas di tingkat desa dan kelurahan dinilai memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sosial warga di wilayahnya.
Pemerintah Harus Membuka Ruang Koreksi
Pemerintah bersama BPS dan kementerian/lembaga terkait perlu memastikan masyarakat memiliki ruang yang mudah untuk menyanggah data apabila terjadi ketidaksesuaian.
Jangan sampai warga yang sudah berada dalam kondisi sulit justru harus menghadapi proses birokrasi yang panjang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya memang membutuhkan bantuan.
Mekanisme koreksi harus dibuat sederhana, transparan, cepat, dan dapat dipantau.
Masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial untuk menyampaikan keberatan dan melakukan pembaruan data.
Selain itu, warga dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk menyampaikan kondisi faktual kepada operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) agar dapat diproses sesuai mekanisme pemutakhiran data.
Jangan Biarkan Data Mengalahkan Fakta
Polemik DTSEN seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan sosial ekonomi nasional.
Tujuan utama pendataan bukan sekadar menghasilkan peringkat desil, tetapi memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Teknologi dan integrasi data memang penting. Namun, data tetap harus diuji dengan fakta di lapangan.
Sebab, ketika sebuah keluarga yang hidup serba terbatas tiba-tiba dikategorikan sebagai kelompok masyarakat paling sejahtera hanya karena indikator dalam sistem, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar akurasi database.
Yang dipertaruhkan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial secara adil dan tepat sasaran.
Pemerintah karena itu dituntut tidak defensif menghadapi berbagai keluhan masyarakat. Setiap laporan ketidaksesuaian perlu diverifikasi secara terbuka dan diselesaikan berdasarkan kondisi faktual.
DTSEN harus menjadi alat untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan justru menjadi tembok baru bagi masyarakat miskin untuk memperoleh haknya.***
Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik yang menggeluti dunia Jurnalistik.
Sumber Artikel dari berbagai investigasi dan media sosial.
Editor : mata30news.com
Donasi : Bank BJB nomor rekening 0159.4320 68100
#DTSEN #Desil #Bansos #Mata30News
0 Komentar