SKANDAL BALAI KOTA GEMPAR! Pimpinan DPRD Bandung ‘Berebut Kue Proyek’ DinKes dan Disdik, Ada Aroma Korupsi?

Ilustrasi : Gerakan massa di halaman KEJATI JABAR 

Bandung |M30 -Kasus Tirtawening memang sedang menjadi sorotan publik, dan kejati Jabar telah menyatakan bahwa saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan awal.Beberapa kemungkinan kendala yang menyebakan proses pemeriksaan belum dilakukan secara maksimal.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik DR.Wempi Syamkarya, menilai bahwa Proses penyelidikan Kasus korupsi dan penyelewengan anggaran seringkali melibatkan dokumen dan transaksi keuangan yang kompleks, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

D.R. Wempy Syamkarya Pengamat Politik dan Kebijakan Publik

Menurut Wempy Kasus ini melibatkan beberapa oknum dan lembaga, sehingga Kejati Jabar perlu melakukan koordinasi dan pengumpulan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Namun menurutnya Pihak Kejati Jabar jangan terlalu lama melakukan pembiaran terhadap laporan masyarakat tersebut,karena akan menjadi preseden dan penilaian kurang Baik bagi Kejati Jabar.

"Publik sangat menunggu kabar secepatnya atas viralnya ada indikasi dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme di BUMD milik Kota Bandung tersebut.." tutur Wempy

Dikatakan oleh Wempy bahwa Kasus korupsi dan penyelewengan anggaran di Perumda Tirtawening Kota Bandung sedang dalam proses penyelidikan oleh Kejati Jawa Barat. Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan dari informasi tersebut:

Proses Penyelidikan:

• Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal.
• Kejati Jabar perlu melakukan pengumpulan data dan bukti yang cukup untuk memastikan adanya tindak pidana korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN)
• Proses penyelidikan yang kompleks dan tidak melibatkan banyak pihak sehingga tidak menyebabkan keterlambatan dalam proses pemeriksaan

Dorongan untuk Mempercepat Proses Pemeriksaan:

• Masyarakat dapat membantu mendorong Kejati Jabar untuk melakukan penyelidikan lebih cepat dan transparan melalui pengawasan dan pelaporan kasus-kasus korupsi tersebut dengan mengirimkan data-data yang dianggap adanya dugaan penyimpangan.
• Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan pengawasan terhadap proses penyelidikan Kejati Jabar untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani secara profesional dan akuntabel.
• Lembaga Anti Korupsi dapat membantu mengawasi dan memfasilitasi proses penyelidikan untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani secara efektif dan efisien

Tuntutan Publik:

• Publik menuntut Kejati Jabar untuk menuntaskan kasus ini dengan cepat dan transparan
• Kejati Jabar perlu menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan penyelewengan anggaran di Perumda Tirtawening
• Publik menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Soni Salimi selama 10 tahun menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Tirtawening

 Dengan adanya dorongan dan pengawasan dari berbagai pihak, diharapkan proses pemeriksaan kasus Tirtawening dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan. (***)

Artikel : Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, D.R. Wempy Syamkarya