BANDUNG|mata30news.com – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran pimpinan rumah sakit di Kota Bandung.
Dalam pernyataan yang penuh ketegasan, Farhan melarang keras adanya praktik penolakan pasien, terutama di tengah masa transisi penataan data kepesertaan jaminan kesehatan.
Farhan menegaskan bahwa keselamatan nyawa warga adalah prioritas absolut yang tidak bisa ditawar oleh alasan administratif apa pun.
“Kalau sampai terjadi ada pasien ditolak, maka pimpinan rumah sakitnya saya sikat habis. Tidak boleh itu!” tegas Farhan di Bandung, Selasa, 10 Februari 2026.
Transisi Data Bukan Alasan Penolakan
Saat ini, Pemerintah Kota Bandung sedang melakukan pembersihan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sebanyak 71.200 peserta dicabut status PBI-nya karena telah naik kelas ekonomi (desil 6 hingga 10). Sebagai gantinya, Pemkot mendaftarkan 72.000 warga baru yang berada di kategori sangat membutuhkan (desil 1 dan 2).
Farhan mengakui bahwa proses migrasi data ini memerlukan waktu, namun ia mengharamkan adanya kekosongan layanan bagi masyarakat selama proses tersebut berjalan.
“Karena kita menghilangkan 71.200 orang, tapi mendaftarkan 72.000. Nah, itu butuh waktu. Makanya saya sebut ini masa transisi,” ujarnya.
UHC Sebagai Jaring Pengaman Mati
Wali Kota menjamin bahwa untuk kasus gawat darurat dan kondisi yang mengancam jiwa, pelayanan wajib diberikan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Begitu pasien teridentifikasi masuk dalam kategori desil 1 dan 2, hak kesehatan mereka harus segera dipenuhi tanpa tapi.
“Yang mengancam jiwa sudah pasti langsung UHC. Apapun, begitu ketahuan dia datang dari desil 1 dan 2, langsung UHC,” katanya dengan nada bicara yang lugas.
Pengawasan Langsung di Lapangan
Menanggapi keluhan pasien rutin, seperti pasien cuci darah yang terdampak masa transisi ini, Farhan memastikan jaring pengaman kesehatan Kota Bandung sangat memadai. Ia pun berjanji akan turun tangan langsung memantau kinerja rumah sakit.
“Memang proses transisi ini lumayan painful, tapi kita hadapi sama-sama. Jaring pengamannya bernama UHC. Kalau misalkan proses transisinya belum selesai, tetap layani pakai UHC. Itu saya awasi langsung,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh fasilitas kesehatan di Bandung agar tidak bermain-main dengan nyawa rakyat hanya karena kendala birokrasi. (MR)**"
0 Komentar