 |
| Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia yang akrab disapa Kang Joker menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, |
Bandung| mata30news.com - Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat dinilai perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Desakan tersebut disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat LSM PMPR Indonesia yang menilai pengelolaan beberapa BUMD perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia yang akrab disapa Kang Joker menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, perlu segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah BUMD agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan maupun aset perusahaan daerah.
Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun apabila pengelolaannya tidak diawasi secara ketat, dikhawatirkan justru menjadi tempat terjadinya praktik yang merugikan keuangan daerah.
“Jangan sampai di era Kang Dedi Mulyadi, BUMD di Jawa Barat justru menjadi tempat mufakat jahat serta sarang penyamun. Ini harus dicegah melalui evaluasi yang serius dan terukur,” ujar Kang Joker kepada media.
Ia menilai kegagalan pengelolaan BUMD bukanlah hal baru. Pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil, menurutnya sudah muncul beberapa persoalan yang menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah.
Beberapa contoh yang disoroti antara lain permasalahan yang pernah terjadi di PT Agro Jabar serta PT Jaswita Jabar yang dinilai menjadi gambaran bahwa pengelolaan BUMD membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.
Selain itu, DPP LSM PMPR Indonesia saat ini juga mengaku sedang melakukan kajian analisis terkait dugaan penyimpangan yang disebut-sebut terjadi di PT Jamkrida Jabar.
Kang Joker menyebutkan bahwa dari hasil kajian awal, terdapat beberapa dugaan yang masih didalami hingga saat ini. Di antaranya terkait dugaan penggunaan alur keuangan yang tidak transparan, pemanfaatan aset secara sepihak, hingga indikasi adanya penjaminan terhadap kredit yang diduga bersifat fiktif.
“Beberapa dugaan ini masih kami dalami. Informasi yang kami terima dari sumber-sumber terpercaya menyebutkan bahwa di PT Jamkrida Jabar masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Kondisinya cukup mengkhawatirkan,” ujarnya.
Atas dasar itu, pihaknya mendorong agar Gubernur Jawa Barat segera mengambil langkah strategis, salah satunya dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD di Jawa Barat.
Menurutnya, pembentukan Pansus akan menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola BUMD agar dapat benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.
“Kami berharap evaluasi ini dilakukan secara objektif dan terbuka. BUMD harus menjadi aset daerah yang sehat dan produktif, bukan sebaliknya,” pungkas Kang Joker. (Moel)***
0 Komentar