Bandung – Persoalan sampah di kembali menjadi sorotan serius. Wali Kota menyerukan perubahan besar dalam cara pandang masyarakat terhadap sampah. Ia menegaskan, warga tidak boleh merasa cukup hanya dengan membayar retribusi sampah.
Seruan tegas itu disampaikan Farhan saat kegiatan Safari Ramadan ke-10 di pada Sabtu (28/2/2026).
Menurut Farhan, masalah sampah di Kota Bandung sudah berada pada titik yang sangat serius. Bahkan sejak 14 Januari 2026, Bandung resmi berstatus darurat sampah dan ditetapkan sebagai kota binaan pemerintah pusat dalam penanganan persoalan tersebut.
“Kota Bandung ini kota binaan. Artinya kita diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita benar-benar melihat sampah sebagai masalah bersama?” tegas Farhan di hadapan jamaah.
Sampah Bukan Sekadar Diangkut
Farhan menilai, selama ini masih banyak warga yang menganggap persoalan sampah selesai ketika sampah sudah diangkut dari depan rumah. Padahal, menurutnya, pola pikir seperti itu justru menjadi akar masalah yang membuat krisis sampah terus berulang.
Ia menegaskan, membayar retribusi tidak otomatis menghilangkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.
“Berapapun yang kita bayar untuk menghilangkan sampah dari pandangan mata kita, itu tidak menghilangkan tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan,” ujarnya.
Keluhan masyarakat mengenai menumpuknya sampah dapur dan lingkungan permukiman, lanjut Farhan, menjadi bukti bahwa persoalan ini masih sangat nyata dan dirasakan warga.
Gaslah Bukan Solusi Tunggal
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menghadirkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Namun Farhan menegaskan bahwa program itu bukan solusi tunggal untuk menyelesaikan seluruh volume sampah kota.
Gaslah, menurutnya, lebih ditujukan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar mulai memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah.
“Program ini bukan sekadar teknis mengurai sampah. Gaslah hadir untuk membangun kesadaran warga agar perubahan perilaku benar-benar terjadi,” jelasnya.
Perubahan Pola Pikir Jadi Kunci
Farhan menekankan bahwa solusi utama persoalan sampah bukan hanya pada sistem pengangkutan atau teknologi pengolahan, tetapi pada perubahan pola pikir masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kota Bandung juga akan menggandeng untuk menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui pendekatan keagamaan.
Para kiai, dai, marbot, serta pengurus masjid diharapkan menjadi motor penggerak perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.
“Sampah tidak selesai karena kita mampu membayar biaya angkut. Sampah akan selesai ketika kita berubah, ketika kita bertanggung jawab sejak dari rumah,” tegasnya.
Masjid Jadi Titik Awal Gerakan
Farhan juga mengajak seluruh masjid di Bandung untuk menjadi titik awal gerakan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.
Ia menilai rumah ibadah tidak hanya harus bersih secara fisik, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan teladan dalam menjaga lingkungan.
Di Masjid Agung Bandung yang telah berdiri lebih dari dua abad, Farhan menyampaikan harapan agar perubahan besar dimulai dari tempat ibadah dan menyebar ke seluruh masyarakat kota.
“Kita semua adalah bagian dari komunitas besar bernama Kota Bandung. Dari masjid ini, kita mulai perubahan perilaku itu,” pungkasnya.
Seruan ini sekaligus menjadi pengingat keras bahwa krisis sampah bukan hanya masalah pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh warga Kota Bandung untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan masa depan kota. (Red)***
0 Komentar