Penulis : Mulyana R. 1Maret2026
Bandung – Kunjungan ke sejumlah titik pengolahan sampah berbasis masyarakat di Kota pada Sabtu, 28 Februari 2026 memunculkan optimisme baru terhadap program pemilahan sampah dari hulu melalui program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah).
Namun di balik pujian pemerintah pusat terhadap pendekatan berbasis masyarakat tersebut, muncul kritik tajam dari berbagai kalangan pemerhati lingkungan. Mereka menilai narasi keberhasilan pengelolaan sampah melalui pemilahan di tingkat RW justru berpotensi menjadi “fakta terbalik” jika tidak diikuti dengan solusi teknologi skala kota.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup menilai pendekatan pemilahan dari hulu merupakan langkah paling mendasar dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah menjadi kunci utama, mengingat kapasitas tempat pembuangan akhir seperti yang saat ini semakin terbatas.
Ia bahkan menyebut banyak negara membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang sedang dilakukan di Bandung.
Namun kritik muncul karena pendekatan ini dinilai belum mampu menjawab volume sampah harian Kota Bandung yang mencapai ribuan ton per hari.
Beberapa aktivis lingkungan menilai, jika hanya mengandalkan pemilahan di tingkat RW, persoalan sampah kota besar justru akan berlarut-larut.
“Realitanya tidak semua warga disiplin memilah sampah. Bahkan banyak program pemilahan berhenti di tengah jalan karena tidak ada sistem industri pengolahan lanjutan,” ujar seorang pemerhati kebijakan lingkungan di Bandung.
Di sisi lain, teknologi pengolahan sampah modern seperti insinerator atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) justru masih menjadi perdebatan panjang di Indonesia.
Padahal di banyak kota besar dunia, teknologi tersebut dianggap mampu mengurangi volume sampah hingga lebih dari 80 persen.
Ironisnya, sebagian kalangan justru menolak teknologi insinerator dengan alasan potensi pencemaran udara, sementara pendekatan berbasis pemilahan yang dipuji pemerintah juga belum terbukti mampu menyelesaikan krisis sampah secara menyeluruh.
Kondisi ini memunculkan dilema kebijakan: apakah kota seperti Bandung harus tetap bertumpu pada perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan waktu panjang, atau mulai berani mengadopsi teknologi pengolahan sampah modern secara besar-besaran.
Sementara itu, Wali Kota menyatakan Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu melalui program Gaslah serta integrasi dengan program Kang Pisman.
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas menjadi fondasi penting agar penanganan sampah tidak sepenuhnya bergantung pada sistem pengangkutan menuju hilir.
Namun bagi sebagian kalangan kritis, pujian terhadap program pemilahan sampah di tingkat RW tidak boleh menutup fakta bahwa krisis sampah Kota Bandung masih jauh dari selesai.
Tanpa keberanian mengambil langkah teknologi besar seperti PLTSa atau sistem insinerator modern, mereka menilai program pemilahan berpotensi hanya menjadi solusi jangka panjang yang berjalan lambat, sementara sampah kota terus menumpuk setiap hari.
Kontroversi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah perkotaan bukan sekadar soal memilah, tetapi juga soal keberanian memilih strategi besar: bertahan dengan pola perubahan perilaku masyarakat, atau beralih pada teknologi pengolahan sampah yang lebih agresif.
Jika tidak, Kota Bandung bisa saja terjebak pada paradoks kebijakan: program pemilahan terus dipuji, tetapi gunungan sampah tetap tidak kunjung usai.(MR)***
0 Komentar