“Tablet Rp508 Miliar untuk Urus Gizi? Kritik Keras Muncul, Dugaan Pemborosan Anggaran Menguat”

BANDUNG|mata30news.com – Alokasi anggaran pengadaan tablet oleh Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp508,4 miliar menuai sorotan tajam dari publik. Pengadaan perangkat Samsung Galaxy Tab Active 5 dengan harga satuan mencapai Rp17,9 juta dinilai janggal, mengingat harga pasar retail perangkat serupa berada di kisaran Rp8 juta hingga Rp9 jutaan.

Perbedaan harga yang nyaris dua kali lipat ini memicu pertanyaan serius terkait efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara, terlebih di tengah kondisi krisis gizi yang masih membayangi masyarakat.

Kritik keras disampaikan oleh aktivis yang juga Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat atau yang akrab disapa Kang Joker. Ia menilai lonjakan harga tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi lemahnya pengawasan dalam proses pengadaan barang di lembaga baru tersebut.

“Angka ini sangat mengusik nalar publik. Ketika harga pasar berada di bawah Rp10 juta, tetapi pengadaan mencapai Rp17,9 juta per unit, selisihnya terlalu besar untuk dianggap wajar. Ini menuntut penjelasan terbuka,” ujar Kang Joker.

Tablet tersebut diketahui akan digunakan untuk mendukung program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), khususnya dalam pengawasan program makan bergizi gratis. Namun, menurut Kang Joker, kebijakan ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas yang justru melukai rasa keadilan masyarakat.

“Di saat masih banyak masyarakat mengalami stunting dan kekurangan gizi, anggaran besar justru dialokasikan untuk gadget, bahkan sebelumnya juga muncul pengadaan motor listrik dan perlengkapan lain yang tidak kalah kontroversial. Ini menimbulkan kesan bahwa program strategis dijadikan pintu masuk proyek-proyek yang tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti alasan-alasan teknis seperti biaya distribusi, instalasi perangkat lunak, hingga pajak yang kerap digunakan untuk membenarkan lonjakan harga dalam sistem e-katalog pemerintah. Menurutnya, dalih tersebut tidak cukup kuat untuk menjelaskan selisih yang begitu signifikan.

PMPRI, lanjutnya, tengah menelusuri lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, termasuk pemenang tender. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius dalam pemenuhan gizi.

“Uang negara harus kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat nyata. Bukan untuk fasilitas operasional yang berlebihan. Setiap rupiah harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, terutama bagi mereka yang masih berjuang keluar dari masalah gizi,” pungkasnya.

Sorotan terhadap pengadaan ini menambah daftar panjang kritik terhadap tata kelola anggaran publik. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, publik kini menanti klarifikasi resmi dari pihak Badan Gizi Nasional.(Mr>)***