Bandung | mata30news.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan 751 sekolah swasta guna menampung sekitar 77 ribu calon peserta didik yang tidak memperoleh kursi di SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran baru.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan seluruh lulusan SMP tetap mendapatkan akses pendidikan menengah, meskipun daya tampung sekolah negeri masih terbatas dibandingkan jumlah pendaftar setiap tahunnya.
Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari sejumlah pemerhati pendidikan. Mereka menilai kerja sama dengan ratusan sekolah swasta tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kualitas layanan pendidikan apabila tidak dibarengi pengawasan yang ketat.
Menurut pengamat, sebagian besar sekolah swasta yang dilibatkan bukan merupakan sekolah unggulan dan masih memiliki keterbatasan fasilitas, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membutuhkan sarana praktik memadai untuk menunjang proses pembelajaran.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menegaskan bahwa pemerintah tidak akan sembarangan menunjuk sekolah swasta sebagai mitra penampung peserta didik. Disdik Jabar akan melakukan proses kurasi secara ketat dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, hingga status akreditasi sekolah.
"Pemerintah akan memastikan sekolah-sekolah yang menjadi mitra memiliki standar yang layak sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga dan hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dapat terpenuhi," ujarnya.
Dengan adanya seleksi dan evaluasi tersebut, Pemprov Jabar berharap program kerja sama dengan sekolah swasta dapat menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri tanpa mengorbankan mutu pendidikan bagi para peserta didik.
(Redaksi Mata30News)
0 Komentar