Bandung | Mata30news.com – Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) 2026 yang dihadiri 26 delegasi dari berbagai negara dinilai menjadi momentum penting bagi Kota Bandung untuk kembali mengukuhkan posisinya sebagai pusat diplomasi internasional. Namun, keberhasilan momentum tersebut tidak hanya bergantung pada diplomasi tingkat tinggi, melainkan juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi berbagai kerja sama yang dihasilkan.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H., menilai peran Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, akan menjadi faktor strategis dalam menerjemahkan visi besar Kota Bandung menjadi kebijakan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah bukan sekadar pelengkap jabatan, melainkan memiliki mandat konstitusional sebagai penggerak implementasi kebijakan pemerintahan.
"Momentum KAA 2026 harus menjadi titik awal lahirnya Bandung sebagai Kota Diplomasi Dunia. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan figur yang mampu memastikan setiap hasil diplomasi benar-benar menjadi program pembangunan yang dirasakan masyarakat," ujar Wempy dalam rilis media yang diterima, Senin.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wakil kepala daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, hingga menjalankan tugas kepala daerah apabila berhalangan.
Dengan kewenangan tersebut, lanjutnya, posisi Wakil Wali Kota memiliki peran sebagai penghubung antara visi strategis kepala daerah dengan implementasi teknis di lapangan.
Momentum KAA Harus Berbuah Program Nyata
Wempy menilai kehadiran 26 delegasi negara dalam peringatan KAA 2026 membuka peluang besar bagi Bandung untuk memperluas kerja sama di bidang investasi, pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai nota kesepahaman (MoU) tidak boleh berhenti sebagai dokumen seremonial.
"Diplomasi akan kehilangan makna apabila tidak diikuti dengan kebijakan daerah, penganggaran, dan pelaksanaan program yang terukur. Di sinilah fungsi strategis Wakil Wali Kota sebagai eksekutor pemerintahan menjadi sangat penting," katanya.
Menurutnya, Bandung kini menghadapi tantangan besar berupa kemacetan, pengangguran lulusan pendidikan, serta kebutuhan meningkatkan citra kota menuju pusat diplomasi dan ekonomi kreatif bertaraf internasional.
Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan regulasi, anggaran, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Mendorong Tata Kelola Berbasis Regulasi
Dalam kajiannya, Wempy menilai kepemimpinan daerah harus tetap berpijak pada koridor hukum. Ia menyebut sejumlah regulasi yang dinilai dapat menjadi landasan penguatan peran Wakil Wali Kota, di antaranya ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ia juga mendorong lahirnya kebijakan yang memperkuat posisi Bandung sebagai Kota Diplomasi Dunia melalui regulasi daerah, peningkatan koordinasi antar-OPD, serta penguatan transparansi pemerintahan agar kepercayaan publik terus meningkat.
Tiga Agenda Strategis
Dalam pandangannya, terdapat tiga agenda utama yang perlu menjadi prioritas kepemimpinan Wakil Wali Kota Bandung ke depan.
Pertama, memastikan seluruh hasil kerja sama internasional diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Kedua, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku UMKM, perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan investor asing agar manfaat diplomasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Ketiga, mempercepat reformasi birokrasi dan pelayanan publik guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Era Kolaborasi Kepemimpinan
Wempy menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kota modern tidak lagi bertumpu pada satu figur pemimpin, melainkan pada sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Pemimpin bukan hanya dinilai dari kemampuan menyampaikan visi, tetapi juga dari kemampuan mewujudkannya menjadi hasil yang terukur. Kepercayaan publik tidak diperoleh melalui retorika, melainkan dibangun melalui kinerja, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum," pungkasnya.
(Redaksi)
0 Komentar