BANDUNG|mata30news.com – Proses open bidding jabatan di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung mendadak menjadi sorotan tajam publik. Situasi yang disebut-sebut “mencekam” dan minim transparansi memicu desakan agar Wali Kota turun tangan langsung dan menghentikan sementara tahapan seleksi hingga investigasi tuntas dilakukan.
Desakan tersebut menguat setelah Aliansi Anti Korupsi melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam proses open bidding. Laporan itu menyebutkan indikasi ketidakterbukaan dalam tahapan seleksi serta tidak adanya kejelasan terkait pengumuman hasil akhir.
Menurut Aliansi, dugaan kecurangan tersebut menunjukkan proses open bidding tidak berjalan transparan dan berpotensi tidak adil. Oleh karena itu, mereka meminta agar proses dihentikan sementara untuk kepentingan investigasi lebih lanjut.
Minim Transparansi dan Dugaan Intervensi
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis sejumlah pihak, terdapat beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab polemik ini:
Kurangnya transparansi: Panitia Seleksi (Pansel) dinilai tidak terbuka dalam menyampaikan tahapan dan hasil seleksi kepada publik.
Dugaan intervensi pihak lain: Muncul kecurigaan adanya campur tangan oknum tertentu, baik dari unsur politik maupun pemerintahan.
Ketidakprofesionalan: Proses seleksi disebut-sebut tidak dijalankan secara profesional sehingga memunculkan ketidakadilan.
Aliansi Anti Korupsi mengaku telah melayangkan surat resmi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Pansel. Namun hingga kini, belum ada jawaban tertulis yang diberikan. Kondisi ini dinilai tidak lazim dan menambah kecurigaan publik.
“Sekda sebagai Ketua Pansel seharusnya memberikan jawaban yang jelas dan transparan. Ketidakjelasan ini justru memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres,” ujar Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.
Desakan Hentikan Sementara Proses
Sebagai langkah konkret, sejumlah pihak mendorong agar Wali Kota segera mengambil sikap tegas dengan:
- Mengeluarkan surat keputusan penghentian sementara open bidding.
- Mengumumkan secara resmi melalui media massa dan situs pemerintah.
- Memberitahukan kepada seluruh peserta seleksi.
- Membentuk tim investigasi independen.
Penghentian sementara (pending) dinilai penting guna meminimalisir konflik yang lebih luas dan memberikan ruang untuk:
- Menginvestigasi seluruh tahapan seleksi.
- Mengklarifikasi dugaan kecurangan.
- Mengambil tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran.
Peran Strategis Wali Kota
Peran Wali Kota dinilai krusial dalam meredam polemik ini. Secara teoritis, Wali Kota dapat mengambil alih jabatan Ketua Pansel apabila terdapat ketentuan regulasi yang memungkinkan atau melalui keputusan resmi kepala daerah.
Namun demikian, langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan tuduhan penyalahgunaan wewenang.
Pengamat menilai Wali Kota perlu menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan:
Mengambil alih proses investigasi.
Memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran.
Mengomunikasikan perkembangan secara berkala.
Dorongan Aksi dan Pengawasan Publik
Selain jalur administratif, sejumlah opsi tekanan publik juga mengemuka, seperti aksi demonstrasi, petisi online, pelaporan ke media massa, koordinasi dengan LSM, hingga kampanye media sosial menggunakan tagar tertentu.
Tujuan utama dari berbagai langkah tersebut adalah memastikan proses open bidding PDAM berjalan transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.
Di akhir pernyataannya, R. Wempy Syamkarya berharap seluruh pihak dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa merugikan kepentingan publik maupun peserta seleksi.
“Jadikan momen ini sebagai pembelajaran agar tata kelola Perumda dan BUMD ke depan lebih transparan dan akuntabel, tanpa rekayasa kepentingan politik yang justru memperumit keadaan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pansel maupun Pemerintah Kota Bandung terkait polemik open bidding tersebut.
0 Komentar