Tata Kelola Bandung Butuh Ketegasan dan Arah yang Jelas

BANDUNG | Mata30news.com — Pengamat kebijakan publik, politik dan hukum, R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H, menilai Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan serius dalam menjaga konsistensi arah pembangunan serta kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Menurut Wempy, berbagai polemik yang muncul belakangan ini harus dijadikan momentum evaluasi besar terhadap tata kelola pemerintahan, mulai dari persoalan infrastruktur, transportasi publik, penataan PKL, pengelolaan sampah hingga efektivitas penggunaan anggaran daerah.

“Pemerintah tidak boleh hanya bergerak berdasarkan respons sesaat atau tekanan situasi. Kota sebesar Bandung membutuhkan arah kebijakan yang terukur, konsisten dan berbasis kebutuhan masyarakat luas,” tegas Wempy kepada Mata30news.com, Minggu (7/6/2026).

Wempy menyoroti munculnya berbagai kritik publik terhadap sejumlah kebijakan daerah yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Ia menilai masyarakat saat ini semakin kritis terhadap transparansi anggaran, efektivitas program serta kualitas pelayanan publik.

Dalam kajiannya, Wempy menyebut persoalan klasik Kota Bandung seperti kemacetan, parkir liar, penataan pedagang kaki lima hingga pengelolaan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan seremonial ataupun kebijakan jangka pendek.

Ia menilai pemerintah harus berani membangun sistem pengawasan yang kuat, disiplin birokrasi serta keberanian mengambil keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.

“Jangan sampai kebijakan berubah-ubah dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Kepastian hukum dan kepastian arah pembangunan adalah kunci utama,” ujarnya.

Wempy juga menyinggung pentingnya komunikasi publik yang sehat antara pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, kritik publik tidak boleh dianggap sebagai ancaman, melainkan bagian dari kontrol demokrasi yang sehat demi memperbaiki kualitas pemerintahan.

Beberapa isu yang belakangan menjadi sorotan publik antara lain polemik proyek transportasi BRT, efektivitas program daerah, hingga penanganan sampah dan tata ruang perkotaan.

“Pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar menjadi pengelola opini. Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap konsistensi kebijakan, maka yang terancam bukan hanya program pemerintah, tetapi legitimasi moral birokrasi itu sendiri,” kata Wempy.

Di sisi lain, Wempy tetap mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang mulai mendorong efisiensi anggaran dan reformasi pelayanan publik. Namun menurutnya, langkah tersebut harus dibarengi dengan penguatan pengawasan internal dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dinilai tumpang tindih atau tidak efektif.

Ia berharap Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu membangun tata kelola yang lebih adaptif, profesional dan terbuka terhadap masukan publik.

“Bandung dan Jawa Barat membutuhkan kepemimpinan yang kuat secara moral, visioner dalam kebijakan, dan berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek,” pungkasnya.(Redaksi)***