OPINI
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bansos: 5 Strategi Utama untuk Keadilan Sosial
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Dilema Bansos: Derita yang Miskin, Tawa yang Mampu
Program Bantuan Sosial (Bansos) merupakan jaring pengaman sosial krusial bagi warga miskin. Sayangnya, program nasional ini sering kali menjadi polemik di masyarakat. Realita di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang menyakitkan: mereka yang seharusnya berhak justru terabaikan, sementara yang secara ekonomi mampu justru menikmati bantuan. Fenomena "yang miskin hanya bisa menangis" ini bukan sekadar anekdot, melainkan indikasi serius adanya masalah mendasar dalam mekanisme penyaluran.
Ada empat akar masalah utama yang menyebabkan Bansos tidak tepat sasaran:
Data yang tidak akurat (Data Missmanagement): Basis Data Terpadu (BDT) yang usang atau tidak up-to-date menyebabkan bantuan jatuh ke tangan yang salah.
Proses seleksi yang tidak transparan: Kurangnya keterbukaan memicu kecurigaan dan potensi penyalahgunaan.
Korupsi: Penyelewengan dana Bansos merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus ditindak tegas.
Keterlibatan politik: Intervensi kepentingan politik sering kali menggeser fokus dari kebutuhan rakyat menjadi loyalitas kelompok.
Untuk mengakhiri dilema ini, pemerintah wajib mengambil langkah tegas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
5 Strategi Utama untuk Memastikan Bansos Tepat Sasaran
Pemerintah perlu memperkuat payung hukum yang sudah ada, seperti UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dengan fokus pada implementasi lima pilar strategi yang ketat, objektif, dan modern:
1. Pembentukan Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) yang Mutakhir
Strategi mendesak adalah menciptakan Sistem Informasi Terintegrasi yang mampu mengumpulkan dan memutakhirkan data masyarakat secara real-time. Menurut data Kementerian Sosial tahun 2020, sekitar 30% anggaran Bansos tidak tersalurkan akibat kesalahan data. SIT akan menjadi single source of truth (sumber kebenaran tunggal), memastikan kriteria penerima yang jelas dan objektif, serta memutus mata rantai manipulasi data.
2. Penerapan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan Standar Pengawasan Ketat
KKS perlu difungsikan tidak hanya sebagai alat pengambilan dana, tetapi sebagai instrumen pemantauan dan kontrol pengeluaran. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memantau profil ekonomi keluarga secara lebih akurat. Data Bank Dunia (2019) menunjukkan sekitar 70% keluarga miskin di Indonesia belum memiliki akses memadai ke program bantuan, sebuah kondisi yang dapat diperbaiki jika KKS benar-benar berfungsi sebagai identitas akses tunggal.
3. Pemanfaatan Teknologi (Digitalisasi dan Blockchain) untuk Transparansi
Penggunaan teknologi modern seperti aplikasi mobile dan, idealnya, teknologi blockchain, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara drastis. Setiap transaksi dan keputusan penyaluran dapat dicatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi (immutable ledger). Akses internet yang sudah dinikmati sebagian besar penduduk Indonesia (sekitar 70% menurut Kominfo, 2020) harus dioptimalkan untuk sistem pelaporan dan pengawasan digital.
4. Peningkatan Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat
Penyaluran Bansos tidak boleh menjadi urusan pemerintah semata. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui mekanisme pengaduan dan validasi terbuka. Keterlibatan aktif warga dapat membantu memastikan Bansos jatuh ke tangan yang tepat. Data Kementerian Sosial 2020 menunjukkan sekitar 50% program Bansos gagal tersalurkan karena kurangnya partisipasi masyarakat—sebuah fakta yang menegaskan bahwa check and balance dari publik sangat krusial.
5. Penegakan Sanksi yang Tegas dan Tanpa Kompromi
Semua upaya ini akan sia-sia tanpa adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Aturan harus menetapkan pengawasan yang ketat dan memastikan bahwa setiap penyelewengan, baik oleh oknum birokrat maupun pihak penyalur, diganjar hukuman maksimal. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap program negara.
Penutup: Momentum untuk Keadilan
Ide dan strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, namun prinsip keadilan dan transparansi tidak boleh ditawar. Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi yang dikombinasikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang termonitor ketat, didukung oleh penggunaan teknologi, dan diawasi oleh partisipasi masyarakat akan menjadi formula efektif.
Sudah saatnya pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menyalurkan keadilan. Hanya dengan langkah-langkah drastis dan akuntabel, program Bansos dapat benar-benar menjadi pilar penopang kesejahteraan masyarakat, bukan sumber air mata bagi yang miskin.***