BANDUNG |M30 – Isu serius kembali mencuat dari lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat JK, mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk segera menggelar tes urine massal terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK dan pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kota Bekasi.
Desakan keras ini muncul setelah pelantikan pejabat esselon 3A oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang kabarnya salah satu pejabat yang dilantik diduga pernah tersandung kasus penyalahgunaan narkoba jenis obat-obatan terlarang.
“ASN itu wajib menjaga integritas. Pelayanan publik harus bersih, efektif, dan bebas dari KKN. Tapi yang paling penting, mereka harus bebas dari narkoba,” tegas Rohimat — yang akrab disapa Joker — saat ditemui di Bandung, Jumat (28/11/2025).
Diduga Ada ASN & Pegawai Perumda yang Masih Konsumsi Narkoba
Menurut informasi yang diterima PMPRI, bukan hanya ASN, tetapi sejumlah pegawai Perumda di lingkungan Pemkot Bekasi juga diduga masih mengonsumsi narkotika. Informasi ini, kata Rohimat, diperoleh dari jaringan masyarakat yang selama ini memantau kondisi internal di Kota Bekasi.
“Dugaan peredarannya bukan hanya menyasar pegawai Perumda, tetapi sudah masuk ke ASN. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Rohimat menegaskan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memerintahkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, termasuk di sektor pemerintahan. Bahkan aturan manajemen ASN menyebutkan bahwa ASN yang terlibat narkoba dapat dikenai sanksi berat hingga pemberhentian tidak hormat.
Desak Tes Urine Rutin Agar Isu Tidak Jadi Bola Liar
Agar isu tersebut tidak menjadi spekulasi panjang di tengah publik, PMPRI meminta Pemkot Bekasi bekerja sama dengan BNN untuk menggelar tes urine rutin kepada semua pegawai.
“Integritas dan kebebasan dari narkoba adalah dua pilar penting untuk membangun birokrasi profesional di Kota Bekasi,” tegasnya.
PMPRI Siap Buka Data ke BNN
Dalam kesempatan tersebut, Rohimat memastikan bahwa organisasinya siap memberikan informasi dan data penting kepada BNN terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di tubuh ASN dan pegawai Perumda.
“PMPRI siap turun langsung. Kami punya data awal dan siap serahkan ke BNN,” katanya.
Rohimat juga meminta Wali Kota Bekasi untuk segera berkoordinasi dengan BNN demi memperkuat disiplin dan integritas pegawai, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintahan.***(Redaksi)***